RI Dukung Sekjen PBB Paksa DK Atasi Krisis di Jalur Gaza

Menlu Retno Marsudi menghadiri sidang DK PBB soal Gaza di New York, Rabu (29/11/2023). Foto: Twitter/Menlu_RI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dukungan RI kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang telah mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB bertindak untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Desakan Guterres disampaikan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden DK PBB (United Nations Security Council/UNSC), Jose Javier, untuk pertama kalinya sejak Guterres menjabat sebagai Sekjen PBB pada 2017.

Dalam surat itu, Guterres menerapkan Pasal 99 Piagam PBB — yang disebut sebagai kata sandi PBB untuk situasi yang sangat mendesak atau 'panic button' kepada DK.

Menlu Retno Marsudi (kiri) berjabat tangan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di New York. Foto: Dok: Kemlu

Dengan ini, artinya DK telah diberi mandat dan 'benar-benar' harus mengambil tindakan dalam menjalankan fungsinya yang menjaga perdamaian internasional.

Retno menyambut baik inisiatif Guterres dan kembali menyerukan pentingnya mengakhiri kekerasan melalui gencatan senjata di Jalur Gaza — wilayah kantong yang semula merupakan rumah bagi 2 juta orang, tetapi kini menjadi medan tempur.

"Saya mendukung Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan kemanusiaan di Gaza," tulis Retno dalam postingannya di platform X.

Menlu Retno Marsudi menghadiri sidang DK PBB soal Gaza di New York, Rabu (29/11/2023). Foto: Twitter/Menlu_RI

"Seperti yang saya garis bawahi dalam Debat Terbuka DK PBB pada 24 Oktober, gencatan senjata segera sangat penting untuk mengakhiri kekejaman dan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza," sambung diplomat senior itu.

Anggota DK PBB saat ini adalah Ameriksa Serikat, China, Rusia, Prancis, Inggris — semuanya anggota tetap yang memiliki hak veto. Sedang anggota tak tetap adalah Albania, Brasil, Gabon, Ghana, UEA, Ekuador, Jepang, Malta, Mozambik, dan Swiss.

Gaza Memburuk Setiap Menitnya

Setelah gencatan senjata hampir seminggu gagal diperpanjang akhir November lalu, kondisi di Jalur Gaza semakin memprihatinkan. Hal itu dilaporkan badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, yang menyebut situasi di Jalur Gaza semakin memburuk setiap menitnya.

Dalam surat dua halaman yang ditulis Guterres, disebutkan bahwa bencana kemanusiaan di Jalur Gaza akibat serangkaian serangan Israel tidak bisa dibendung lagi. Sudah tidak ada lokasi aman yang bisa dijadikan tempat berlindung bagi warga sipil.

Anak-anak Palestina terlihat di depan bangunan yang hancur usai serangan Israel yang menghantam kamp pengungsi Jabalia di Kota Gaza, Gaza pada Jumat (1/12/2023). Foto: Fadi Alwhidi/Anadolu via Reuters

Berikut isi surat yang ditujukan Guterres kepada DK PBB:

"…Warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar. Sejak dimulainya operasi militer Israel, lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, lebih dari 40 persen di antaranya adalah anak-anak. Ribuan lainnya terluka.

Lebih dari separuh rumah telah hancur. Sekitar 80 persen dari 2,2 juta penduduk telah terpaksa mengungsi ke wilayah yang semakin kecil. Lebih dari 1,1 juta orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA [badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina] di seluruh Gaza, sehingga menciptakan kondisi yang penuh sesak, tidak bermartabat, dan tidak higienis.

Yang lainnya tidak punya tempat untuk berlindung dan berada di jalanan. Sisa-sisa perang yang bersifat eksplosif membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Tidak ada perlindungan yang efektif terhadap warga sipil.

Sistem layanan kesehatan di Gaza sedang runtuh. Rumah sakit telah berubah menjadi medan pertempuran.

Hanya 14 rumah sakit dari 36 fasilitas yang berfungsi sebagian. Dua rumah sakit besar di Gaza selatan beroperasi dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas tempat tidurnya dan kehabisan pasokan dasar dan bahan bakar.

Mereka juga melindungi ribuan pengungsi. Dalam keadaan seperti ini, akan lebih banyak orang meninggal tanpa pengobatan dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

Di tengah pemboman terus-menerus yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel [IDF], dan tanpa tempat berlindung atau hal-hal penting untuk bertahan hidup, saya memperkirakan ketertiban umum akan segera rusak karena kondisi yang menyedihkan ini, sehingga bantuan kemanusiaan yang terbatas sekalipun tidak mungkin dilakukan.

Situasi yang lebih buruk dapat terjadi, termasuk penyakit epidemi dan meningkatnya tekanan untuk melakukan perpindahan massal ke negara-negara tetangga.

Dalam Resolusi 2712 (2023), Dewan Keamanan “menyerukan peningkatan penyediaan pasokan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan penduduk sipil, terutama anak-anak.”

Kondisi saat ini membuat operasi kemanusiaan yang berarti tidak mungkin dilakukan. Namun demikian, kami sedang mempersiapkan opsi-opsi untuk memantau implementasi resolusi tersebut, meskipun kami menyadari bahwa dalam kondisi saat ini, hal tersebut tidak dapat dipertahankan.

Meskipun pengiriman pasokan melalui Rafah terus berlanjut, jumlahnya tidak mencukupi dan jumlahnya menurun sejak jeda [gencatan senjata] berakhir.

Kami tidak mampu menjangkau mereka yang membutuhkan di Gaza. Kapasitas PBB dan mitra kemanusiaannya telah hancur akibat kekurangan pasokan, kekurangan bahan bakar, terputusnya komunikasi, dan meningkatnya ketidakamanan.

Personel kemanusiaan telah bergabung dengan sebagian besar warga sipil Gaza dalam mengungsi ke Gaza selatan sebelum melancarkan operasi militer. Setidaknya 130 rekan UNRWA terbunuh, banyak di antaranya bersama keluarga mereka.

Kita menghadapi risiko besar runtuhnya sistem kemanusiaan.

Situasi ini dengan cepat memburuk menjadi sebuah bencana dengan dampak yang berpotensi tidak dapat diubah lagi bagi rakyat Palestina secara keseluruhan dan bagi perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Hasil seperti itu harus dihindari bagaimanapun caranya.

Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengakhiri krisis ini.

Saya mendesak para anggota Dewan Keamanan untuk menekan agar dapat mencegah terjadinya bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Ini penting.

Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza.