Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
ADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai biaya politik untuk menjadi kepala daerah yang mahal. Bahkan, menurut Tito, untuk menjadi bupati diperlukan biaya mencapai angka Rp 30 miliar.
ADVERTISEMENT
Pria yang akrab disapa Emil tersebut mengakui menjadi kepala daerah memang membutuhkan biaya yang besar dan terhitung mahal. Disinggung biaya ketika dirinya maju sebagai gubernur, dia mengaku tidak mengetahuinya karena data anggaran berada di tim suksesnya.
"Kalau mahal itu pasti mahal, tapi angkanya saya tidak hapal kan semua ada di timses," kata Ridwan Kamil di Hotel Hilton, Kota Bandung, Selasa (19/11).
Meski demikian, Emil menegaskan, demokrasi di Indonesia terhitung mahal. "Tapi intinya demokrasi kita memang mahal," tegas Ridwan Kamil .
Sebelumnya, Tito kembali mengungkit efek negatif dari Pilkada langsung yang selama ini digelar. Dia kembali menyoroti tingginya biaya politik jika ingin menjadi kepala daerah.
Tito menjelaskan, biaya itu pertama untuk kendaraan politik, lalu untuk biaya kampanye, membayar saksi, dan lain sebagainya. Sementara dari gaji tentu tak cukup membayar biaya yang sudah dikeluarkan.
ADVERTISEMENT
Sebab, dalam perkiraan hitungan Tito jika dalam setahun mengandalkan gaji dan tunjangan sebagai kepala daerah hanya mendapatkan Rp 12 miliar, jauh dari biaya yang dikeluarkan Rp 30 miliar.