Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Ridwan Kamil soal Masuk 4 Besar Survei Kompas: Capres Golkar Pak Airlangga
23 Februari 2023 13:11 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil komentari hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan dirinya masuk 4 besar capres alternatif. Ia mengaku tak mau menerka-nerka hasil survei tersebut.
ADVERTISEMENT
Saat dijumpai wartawan usai pelantikan Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham yang baru, Emil mengaku akan cermati setiap hasil survei yang diberitakan. Elektabilitasnya di angka 8,4 persen.
"Saya ini kan enggak pernah minta disurvei-survei. Jadi mencermati aja apa pun yang jadi berita. Saya kerja sebaik-baiknya. Kalau masyarakat suka biasanya ada apresiasi macam-macam seperti tadi itu (hasil survei Litbang kompas)," ucapnya kepada wartawan, Kamis (23/2).
Adapun saat ditanya apakah RK akan maju sebagai capres. Beliau menyebutkan nama Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar.
"Kan saya Golkar, kan Pak Airlangga," lanjutnya.
Survei yang bertajuk "Tren Kandidat Capres di Atas 8%" dirilis Litbang Kompas pada Rabu (22/2). Dalam survei terbaru tersebut, posisi pertama diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 25,3%, dilanjutkan oleh Prabowo Subianto (18,1%), dan Anies Baswedan (13,1%).
ADVERTISEMENT
Pengamat Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof. Karim Suryadi menilai bahwa hasil survei tersebut seharusnya bisa dijadikan bahan pertimbangan Partai Golkar yang merupakan partai tempat Ridwan Kamil tergabung.
Meski demikian, keputusan terkait memajukan RK atau tidak tetap berada di tangan petinggi partai.
"Hasil survei ini mengirim pesan terang benderang pada Partai Golkar. Ridwan Kamil dengan elektabilitasnya yang cukup tinggi mau diolah seperti apa?" jelas Karim.
"Bola ada di tangan petinggi Partai Golkar. Ridwan Kamil akan cukup tahu diri membaca realitas politik yang ada," lanjutnya.