Rusia Tetapkan Pengikut LGBT sebagai Ekstremis Terlarang

Ilustrasi LGBT Foto: REUTERS/Fabian Bimmer

Mahkamah Agung Rusia pada Kamis (30/11) menetapkan komunitas internasional pro-LGBT sebagai kelompok ekstremis terlarang. Oleh karena itu, seluruh praktik berhubungan dengan LGBT — termasuk advokasi dan atribut LGBT dapat disanksi pidana.

Ini merupakan tindak lanjut dari larangan propaganda LGBT di Rusia yang diteken Presiden Vladimir Putin pada 2013 lalu, menjadikannya sebagai langkah paling keras terhadap hak-hak LGBT.

Dikutip dari The Moscow Times, seorang aktivis HAM dan LGBT yang berbasis di Kota Saint Petersburg, Alexei Sergeyev, memperingatkan langkah baru ini dapat mengkriminalisasi segala bentuk advokasi hak-hak LGBT, sehingga memaksanya untuk bersembunyi.

"Masih ada beberapa aktivis hak-hak LGBT di Rusia. Namun, mereka mungkin yang terakhir," kata Sergeyev. Disebutkan, seseorang dapat menghadapi hukuman maksimal enam tahun penjara jika terbukti terlibat dalam 'kelompok ekstremis' tersebut.

"Seperti yang selalu saya katakan pada diri saya sendiri, 'Saya bisa mengatasi denda, tapi jika ada ancaman hukuman penjara, saya akan pergi'," tambahnya.

Ada Kaitan dengan Pemilu?

Menurut Sergeyev, keputusan Mahkamah Agung itu berkaitan dengan pemilu di Rusia yang dijadwalkan pada Maret 2024. Kremlin saat ini dianggap sedang menggalang dukungan dari masyarakat Rusia untuk pencalonan periode kelima Putin dalam pemilu.

"Saya yakin ini [deklarasi LGBT sebagai ekstremis] adalah upaya pemerintah untuk melenturkan otot-ototnya sebelum pemilu. Mereka pasti akan menaruh banyak perhatian pada media untuk memastikan pemilih konservatif menyaksikan perjuangan 'nilai-nilai tradisional'. Dan kelompok LGBT akan dihapus dari ruang publik," jelas dia.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Foto: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov enggan berkomentar mengenai keputusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan, Kremlin tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sedemikian rupa.

Saat ini, beberapa kelompok pembela HAM dan LGBT di Rusia seperti Sfera, Vykhod ('Coming Out') dan NC SOS Crisis Group berkontribusi memberi dukungan psikologis dan hukum kepada komunitas LGBT Rusia dan melindungi individu-individu yang terancam.

Namun, imbas keputusan pengadilan kemungkinan besar kelompok-kelompok itu akan menjadi yang pertama menanggung konsekuensi dari keputusan Mahkamah Agung. Sehingga, keresahan Sergeyev pun turut mereka alami.

"Jika mereka mulai menganggap setiap organisasi LGBT sebagai 'ekstremis', ini akan menjadi bencana," kata juru bicara NC SOS Crisis Alexandra Miroshnikova.

"Interaksi apa pun dengan kami akan berbahaya — bagi staf kami, pengacara yang bekerja bersama kami, dan bagi orang-orang yang kami bantu," tambahnya.

Keselamatan Kaum LGBT Terancam

Selama ini pula, NC SOS memberikan dukungan kepada komunitas LGBT dari daerah-daerah konservatif yang didominasi umat muslim di Rusia, termasuk di Republik Chechnya. "Keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung akan secara drastis mempersulit kehidupan kelompok LGBT di seluruh wilayah Rusia," ucap Miroshnikova.

"Di beberapa daerah, situasi hak asasi manusia sudah buruk — dan akan menjadi lebih buruk lagi," sambung dia.

Peserta parade komunitas LGBT+ Turki berkumpul untuk meski dilarang oleh otoritas setempat, di pusat Istanbul, Turki, Minggu (25/6/2023). Foto: Dilara Senkaya/Reuters

Selain ancaman tuntutan pidana, keputusan pengadilan juga turut meningkatkan risiko kekerasan dari kaum homofobia terhadap LGBT di Rusia. Perlindungan hak-hak LGBT dari kekerasan pun tidak akan dijamin oleh pihak berwenang.

"Tentu saja, kaum homofobia akan semakin agresif. Bahkan sekarang, mereka terus-menerus melaporkan para aktivis ke polisi dan menuntut pemblokiran komunitas online," ujar Sergeyev.

"Dengan banyaknya tekanan dan tidak adanya dukungan, munculnya perilaku merusak diri sendiri atau bahkan bunuh diri tak terelakkan," imbuhnya.

Dapat Dukungan Luas

Terlepas dari seluruh keresahan yang dialami komunitas LGBT, ada banyak pihak di jajaran pemerintahan Rusia setuju atas keputusan pengadilan. "Ini adalah peristiwa bersejarah, karena negara kita telah melanggar hal yang paling 'sakral' yang ada di dunia liberal," kata anggota parlemen Pyotr Tolstoy.

Melalui postingan di media sosial bernada homofobia, Tolstoy secara eksplisit menyebut kaum LGBT sebagai 'upaya terorganisir dari dalam untuk melemahkan masyarakat penganut nilai-nilai tradisional'.

Gereja Ortodoks Rusia — yang dipimpin sekutu dekat Putin, Patriark Kirill, juga menyambut baik keputusan pengadilan. "Ini adalah bentuk pertahanan diri moral masyarakat," kata pejabat Patriarkat Moskow, Vakhtang Kipshidze.

Vladimir Putin (kanan) berbicara dengan Ramzan Kadyrov (kiri) di Grozny pada 16 Oktober 2008 saat mengunjungi masjid yang baru dibangun. Foto: Alexey Nikolsky/POOL/AFP

Di Chechnya, yang dipimpin sekutu dekat Putin Ramzan Kadyrov, pun memuji langkah Mahkamah Agung. Membenarkan nilai-nilai LGBT di Rusia, menurut para pejabat di Chechnya, sama saja membawa nilai-nilai dan moral Barat yang tidak sesuai.

"Rusia telah menunjukkan sekali lagi bahwa baik Barat maupun Amerika Serikat tidak akan merampas hal yang paling penting dari semuanya: identitas agama dan nasional," kata Menteri Akhmed Dudaev.

Tindakan anti-LGBT Kremlin merupakan bagian dari ideologi yang lebih luas dari ambisi Rusia mempertahankan nilai-nilai tradisional agar tidak terkikis oleh pengaruh Barat. Hak-hak kaum LGBT secara perlahan mulai terkikis sejak Putin meratifikasi undang-undang berisi larangan propaganda LGBT terhadap anak di bawah umur pada 2013.

Beberapa aktivis HAM mengatakan hal itu menjadi salah satu pemicu peningkatan kasus bunuh diri di kalangan komunitas LGBT.

Bulan lalu, Rusia memperluas undang-undang ini menjadi larangan propaganda LGBT untuk segala usia. Pada Juli 2023, Rusia pun melarang praktik pergantian jenis kelamin.