Rusuh di Papua Nugini Imbas Gaji Polisi Dipotong: PM James Marape Didesak Mundur

Reaksi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape saat berbicara dalam wawancara di Sydney pada 11 Desember 2023. Foto: Andrew KUTAN/AFP

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, didesak mundur dari jabatannya pada Kamis (11/1). Desakan ini muncul di hari kedua kerusuhan pecah imbas pemotongan gaji polisi dan ASN pertahanan yang sejauh ini menewaskan sedikitnya 15 orang.

Krisis politik yang melanda negara Pasifik itu diawali oleh aksi mogok kerja para aparat keamanan pada Rabu (10/1), yang lalu dimanfaatkan oknum-oknum anarkis hingga terjadi penjarahan, pembakaran, dan pengrusakan fasilitas publik.

Dikutip dari RNZ, Marape telah mengimbau para demonstran untuk menahan diri dan tidak bertindak 'sesuka hati' lantaran pelanggaran hukum tidak akan membantu sulitnya situasi ekonomi di negara itu saat ini.

Foto udara kepulan asap yang mengepul dari gedung yang terbakar di tengah penjarahan dan pembakaran selama protes atas pemotongan gaji polisi di Port Moresby, Papua Nugini, Rabu (10/1/2024). Foto: Femli Studio/via REUTERS

"Ketidakdisiplinan di kepolisian tidak akan ditoleransi, ketidakdisiplinan dalam pertahanan tidak akan ditoleransi, Anda dapat memiliki satu momen di bawah sinar matahari tetapi momen ini tidak akan bertahan selamanya," ucap Marape dalam konferensi pers hari ini.

Meski begitu, kemarahan atas cara Marape menangani krisis tersebut masih meluas. Sebab, imbauannya tidak dihiraukan oleh demonstran dan kekerasan serta penjarahan masih terus berlanjut.

"Presiden Asosiasi Polisi Papua Nugini, Lowa Tambua, mengatakan para petugas tidak akan bekerja sampai kekurangan gaji ini diatasi," demikian dilaporkan oleh surat kabar harian utama di negara itu, The Post Courier.

Anggota Parlemen Undur Diri

Adapun kerusuhan ini terjadi di saat yang genting secara politik bagi Marape beserta partai pimpinannya, Pangu Pati, yang juga memimpin pemerintahan koalisi.

Apabila krisis tidak segera ditangani, maka Marape dan Partai Pangu Pati terancam menghadapi mosi tidak percaya dari oposisi yang dapat diajukan bulan depan.

Terlebih, sejauh ini sudah ada dua anggota parlemen pemerintahan koalisi Marape yang mengundurkan diri — termasuk James Nomane, yang menjabat sebagai wakil menteri perencanaan nasional.

Sebuah toko rusak di tengah kerusuhan di Port Moresby, Papua Nugini, Rabu (10/1/2024). Foto: STR/AFP

Nomane bahkan merilis video yang berisi ajakan kepada para anggota parlemen lainnya untuk beramai-ramai mendesak pengunduran diri Marape sebagai perdana menteri. Nomane menyayangkan kerusuhan yang menurut dia belum pernah terjadi sebelumnya ini.

"Aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi seharusnya tidak pernah terjadi," ujar Nomane. Ia kemudian menekankan situasi horor saat ini dan ancaman masa depan jika terus membiarkan Marape berkuasa.

"Tembakan, sirene, api, asap, kekerasan, kematian, kekacauan — inilah Port Moresby kemarin saat kota ini terhenti. Warga kami di kota dan di seluruh negeri sekarang hidup dalam ketakutan, tidak yakin akan masa depan, tidak yakin akan apa yang akan terjadi selanjutnya," sambung dia.

Warga berlarian membawa membawa barang-barang rampasan di tengah kerusuhan di Port Moresby, Papua Nugini, Rabu (10/1/2024). Foto: Andrew KUTAN / AFP

Anggota parlemen lain yang mengundurkan diri, Keith Iduhu, ikut mendukung argumen Nomane. Iduhu mengaku telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Marape dan menyebut kasus pemotongan gaji ini sebagai 'kelalaian birokrasi'.

"Krisis kemarin merupakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Anda dan pemerintah oleh publik," ungkap Iduhu dalam surat pengunduran dirinya.