Sandi Sebut Pengelola RTH Kalijodo Kurang Koordinasi

23 Juli 2018 14:24 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:07 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kondisi Taman Kalijodo. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kondisi Taman Kalijodo. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
ADVERTISEMENT
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui banyak instansi yang mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo. Namun koordinasi masing-masing penanggung jawab dirasa kurang.
ADVERTISEMENT
“Begitu banyak dinas dan instansi yang mengelola ini. Permasalahannya manajemen operasi dan pemeliharaan RPTRA Kalijodo ini berbeda dengan RPTRA lain yang langsung berada di bawah kelurahan. Ini RPTRA satu-satunya tidak di bawah kelurahan,” kata Sandi di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (23/7).
“Jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing-masing suku dinas terkait,” tambahnya.
Kondisi Taman Kalijodo. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kondisi Taman Kalijodo. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
Sandi lalu menjelaskan tugas yang dilakukan pihak pengelola RTH Kalijodo. Untuk pemeliharaannya melalui PPSU, biaya listrik oleh Kecamatan Tambora, lalu parkir dikelola Dinas Perhubungan.
Sementara itu untuk aset dan perizinan mulanya dibangun oleh Sinar Mas dalam bentuk CSR dan Sosro untuk mempercantik RTH Kalijodo.
“IMB yang dimiliki Kalijodo adalah IMB sementara yang berlaku 3 tahun karena tidak sesuai dengan peruntukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Aset telah diserahkan kepada Pemprov DKI dan berita acara serah terimanya sudah diserahkan dan kita sekarang aset tanah itu bukan milik Pemprov DKI tapi milik Kemen PUPR, balai badan BBWSCC,” jelas Sandi.
ADVERTISEMENT
“Pengelolaannya ini oleh Pemprov sebelumnya diserahkan sepenuhnya untuk (Dinas) PPAPP untuk RPTRA nya. sedangkan RTH nya Dinas Kehutanan,” tambahnya.
Sandi mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihaknya melalui Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan melakukan sesuatu agar tata kelola RTH Kalijodo diperbaiki. Sandi berharap, pengelolaan RTH Kalijodo ke depannya tidak dikelola banyak dinas dan instansi.
“Ke depannya saya rasa dinasnya lebih dirampingkan sehingga ada 1 PIC nya sebagai pemerintah. Jadi pengelolaannya harus kolaborasi bahwa walau dibangun oleh dunia usaha tapi dunia usaha juga punya kesempatan untuk terus menjaganya,” terang Sandi.
Namun Sandi meminta masyakat tidak saling menyalahkan terkait keadaan RTH Kalijodo sekarang. Sandi mengharapkan agar masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas publik tersebut.
ADVERTISEMENT
“Masyarakat kan harus dididik. Jangan hanya bisa menggunakan dan tidak bisa merawat. Pemerintahannya juga harus less birokratis, harus betul-betul efisien, efektif untuk mengelola. Kalau terlalu banyak gitu dinasnya akhirnya tunjuk-tunjukan,” ungkap Sandi.