Satu Suara dengan Erdogan, Presiden Brasil Sebut Hamas Bukan Organisasi Teroris

Mantan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva setelah dibebaskan dari penjara, di Curitiba, Brasil, Jumat (8/11). Foto: AFP/CARL DE SOUZA

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan negaranya tidak mengakui Hamas sebagai organisasi teroris. Pengakuan serupa juga disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada kesempatan terpisah pekan ini.

Menurut Lula, posisi Brasil ini mengikuti pedoman yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council/UNSC) yang juga tercantum dalam pernyataan pemerintah Brasil.

Dikutip dari Middle East Monitor, pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi di Istana Kepresidenan Planalto di Ibu Kota Brasilia pada Sabtu (28/10).

"Posisi Brasil sangat jelas. Brasil hanya mengakui organisasi teroris seperti yang dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan Hamas tidak diakui oleh Dewan Keamanan sebagai organisasi teroris," tegas Lula.

Ilustrasi Tentara Hamas. Foto: Mohammed Abed/AFP

Pemimpin berusia 78 tahun itu juga menyerukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk segera mengakhiri perangnya di Jalur Gaza. Lula menyinggung banyaknya korban sipil yang terbunuh dalam serangan yang menurut Erdogan tidak manusiawi tersebut.

Menurut laporan terbaru, per Minggu (29/10) serangan Israel di Jalur Gaza dan penggerebekan di Tepi Barat sejak perang pecah melampaui angka 8.000 jiwa.

Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengatakan, setengah dari angka korban jiwa tersebut terdiri dari anak-anak.

"Apa yang kami inginkan sekarang dari perdana menteri Israel adalah mengakhiri perang di Jalur Gaza. Sepertinya Netanyahu lupa bahwa di Gaza tidak hanya ada tentara Hamas, tapi juga ada wanita dan anak-anak, yang merupakan korban terbesar dari perang ini," ucap Lula.

Brasil Serukan Perdamaian

Lebih lanjut, Lula menekankan posisi Brasil yang mendukung agar perdamaian segera terwujud di antara Hamas dan Israel — yang dapat dilakukan melalui dialog, bukan kekerasan.

Adapun Israel, pada gilirannya, menolak untuk menyetujui gencatan senjata dengan alasan hal itu hanya bakal menguntungkan Hamas.

"Apa yang diperlukan sekarang adalah mengatasi kekuatan peluru dengan kekuatan dialog. Saya akan terus berbicara tentang perdamaian. Kekuatan dialog mampu mengalahkan dan lebih efektif daripada bom yang kuat yang dapat diproduksi manusia," jelasnya.

Presiden Brasil, Inacio Lula da Silva. Foto: Reuters/Leonardo Benassatto

Lula beberapa hari lalu sempat mengecam serangan Israel di Jalur Gaza sebagai 'genosida', lantaran telah melanggar berbagai hukum internasional tentang etika perang.

"Apa yang terjadi bukanlah perang. Ini adalah genosida yang menyebabkan terbunuhnya hampir 2.000 anak-anak yang tidak ada hubungannya dengan perang ini. Mereka adalah korban dari perang ini," ujar Lula.

Awal pekan ini, pemerintah Brasilia telah mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan alasan di balik mengapa negaranya tidak menilai Hamas sebagai organisasi teroris — seperti yang dilakukan Barat.

Menurut pernyataan itu, Brasil mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh UNSC — badan PBB yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk menetapkan suatu kelompok sebagai 'organisasi teroris' atau tidak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PBB, Hamas tidak termasuk di dalam entitas teroris yang sudah diakui di seluruh dunia seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram.

Warga Palestina berkumpul di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, Kamis (26/10/2023). Foto: Mohammed Salem/REUTERS

"Menurut prinsip-prinsip hubungan internasional yang diatur dalam Pasal 4 Konstitusi, Brasil menolak terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya," bunyi pernyataan pemerintah.

Brasil, pada gilirannya, mengemukakan kesiapan untuk bekerja sama & berkontribusi terhadap penyelesaian konflik secara damai di Timur Tengah.

"Praktik-praktik Brasil, yang konsisten dengan resolusi-resolusi PBB, memungkinkan negara ini untuk berkontribusi bersama dengan negara-negara lain atau secara individu terhadap penyelesaian konflik secara damai dan perlindungan warga negara Brasil di wilayah-wilayah konflik di Timur Tengah," tutup pernyataan itu.