Sejarawan UI: Teks Sejarah Mana yang Sebut Sukarno Pengkhianat?

Presiden Indonesia Sukarno menghadiri rapat umum yang diadakan di Lapangan Merdeka di depan Istana Merdeka, di Jakarta, 17 Agustus 1966. Foto: AFP

PDIP meminta pemerintah untuk meminta maaf kepada Sukarno dan keluarga. Hal itu disampaikan PDIP setelah Presiden Jokowi menegaskan Bung Karno tidak terlibat dengan PKI dan setia kepada NKRI.

Terkait polemik ini, sejarawan sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI, Abdurakhman, mempertanyakan teks mana yang menyebut bahwa Bung Karno adalah penghianat.

“Perlu ditanya dulu apakah di tulisan sejarah diperlakukan tidak adil apakah digambarkan tidak setia dengan NKRI,” kata Abdurakhman kepada kumparan, Rabu (9/11).

Abdurakhman menyebut tidak ada teks sejarah yang menyebut bahwa Bung Karno terlibat dengan PKI.

"Dalam ranah sejarah, ya, harus ada teksnya dulu. Teksnya yang mana yang mengatakan bahwa Bung Karno itu pengkhianat. Orang enggak ada yang nyebut Bung Karno pengkhianat. Enggak ada, kan, yang nyebut Bung Karno pengkhianat?" ujarnya.

Tuduhan Bung Karno terlibat dengan PKI dimuat dalam TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967. Pada pasal 6, disebutkan bahwa Pejabat Presiden Soeharto diserahkan tanggung jawab untuk melakukan proses hukum secara adil dengan membuktikan dugaan pengkhianatan Bung Karno.

Namun hingga Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970, pembuktian tersebut tidak pernah dilakukan. Melalui TAP MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian pada 2012, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganugerahkan pahlawan nasional kepada Bung Karno.

"Kalau ada yang sampai menyebutkan, ya, sumbernya apa Bung Karno dikatakan sebagai pengkhianat? Itu, kan, satu dinamika kehidupan berbangsa. Ketika proses pergantian kemudian memang itu masalah politis lagi," jelasnya.

Menurutnya, ada banyak teori terkait dugaan keterlibatan Bung Karno dalam PKI dan peristiwa G30S/PKI. Ia menyebut, teori tersebut dibangun oleh sejarawan barat.

Presiden Indonesia, Sukarno, mengendarai sepeda selama kunjungan resmi ke Kopenhagen. keystone/Getty Image Foto: Keystone/Getty Images

"Karena nulis sejarah itu harus bersifat kritis. Tidak serta merta dimasukkan. Lain sebagai pendidikan sejarah karena itu penanaman karakter buat siswa-siswa kita untuk generasi berikutnya," ujarnya.

Apakah pemerintah harus meminta maaf kepada Bung Karno dan keluarganya? Abdurakhman menilai perlu dilihat kembali siapa yang memperlakukan Bung Karno sebagai pengkhianat.

"Ini makanya selalu kalau dibuat masalah politik semuanya rumit. Kalau dibuat sejarah jadi semuanya enak karena istilahnya sejarah itu menjadi sebuah pelajaran, membuat kita berperilaku bijak, bagaimana dengan sikap. Berarti dengan sikap pemerintah seperti itu, enggak usah dilanjutkan di pemerintahan sekarang, enggak usah jadi contoh, gitu," jelasnya.

Menurutnya, pemberian maaf dari pemerintah harus dilihat konteksnya. Ia pun memberi contoh kasus PKI yang terjadi di masa lalu.

"Kalau mau ditarik ini, ya, sama seperti tuntutan sebelumnya, PKI, pemerintah harus minta maaf. Jadi konteksnya seperti apa. Tapi ini memang agak berbeda, ya, karena person yang dilakukan," pungkasnya.