Sekjen DPR Bicara Latar Belakang Pamdal: Pengangguran hingga Titipan Dewan

Pamdal DPR melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung untuk cegah corona. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Pengamanan dalam (Pamdal) DPR ikut disorot karena kasus Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang tak diizinkan masuk melalui gerbang depan, Jalan Gatot Subroto, Senin (26/9) lalu.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, latar belakang Pamdal DPR ada yang direkrut karena mereka pengangguran dan juga titipan dari anggota DPR. Mereka tidak mendapatkan pendidikan secara militer dan kesamaptaan.

"Memang problem utama harus saya sampaikan, pamdal-pamdal kita ini bukan pamdal yang terdidik secara militer dan kesamapataan. Pamdal kita masuk karena orang-orang cari kerjaan, karena pengangguran, sebagian besar titipan anggota dewan," kata Indra di ruang rapat MKD DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/9).

Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI mengawasi ruangan. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Namun, sekitar 2 tahun belakang ini, Indra mengatakan, pamdal DPR sudah mendapatkan pelatihan dari kepolisian dan Kopassus, tetapi belum mendapatkan hasil maksimal, karena mayoritas tidak memiliki ketertarikan dalam bidang pengamanan, hanya sebatas mencari kerja.

"Tapi itu pun kita sudah lakukan 2 tahun kemarin, 6 bulan sekali kita dilatih aparat, sekali kepolisian sekali Kopassus untuk latih kesamaptaan, kedisiplinan, itupun tidak bisa banyak ngangkat karena gesturnya sipil yang ke sini memang job seeker bukan passion jadi aparat pengamanan," lanjutnya.

Indra juga menjelaskan, terkait dengan permasalahan anggaran dana yang tidak mencukupi untuk pengadaan deteksi metal di pintu utara DPR, sehingga pendeteksi metal saat ini hanya ada di pintu selatan.

"Dan berkaitan keamanan depan belakang paling penting anggaran kita tidak cukup pak, anggaran kita sedikit, jadi deteksi terbaik di pintu Selatan. Utara itu belum cukup, kita belum punya deteksi metal, jadi kita akan usulkan kembali. Walaupun kita sampaikan pagu kita di 2023 pun gak akan cukup untuk memenuhi itu karena terbatas," imbuhnya.

Terkait dengan insiden penolakan masuk Ketua IPW pada Senin (26/9) lalu. Indra mengaku sampai hari ini (28/9) dirinya belum mendapatkan kronologi yang jelas dari komandan pamdal. Justru ia mengetahui hal tersebut dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco.

"Pada saat undangan kemarin bukan saya tidak mau minta maaf, tapi saya gak tau kronologisnya sampai detik ini langsung dari komandannya [pamdal], justru saya tau dari pak Dasco saat rapim Bamus bahwa ada dari IPW sudah balik badan. Sementara komandan bilang sudah diterima KMD, berubah lagi katanya sudah pulang," pungkasnya.

Sekjen Indra Iskandar (kanan) hadiri panggilan MKD soal evaluasi akses pintu masuk DPR, Rabu (28/9/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan