Seoul Larang Konstruksi Rumah Bawah Tanah Usai Satu Keluarga Tewas Akibat Banjir

Kendaraan sebagian terendam di tempat parkir yang terendam banjir saat hujan deras di Seoul, Korea Selatan, Senin (8/8/2022). Foto: Yonhap via REUTERS

Sebagai tanggapan atas hujan lebat yang menyebabkan banjir bandang, Seoul mempertimbangkan larangan pembangunan rumah bawah tanah pada Rabu (10/8).

Pemerintah Metropolitan Seoul meyakini, bangunan semacam itu mengancam keselamatan warga. Pihaknya lantas berencana menambahkan peraturan baru dalam undang-undang bangunan.

Seoul akan memberlakukan standar perizinan bagi setiap distrik otonom kota tersebut mulai pekan ini. Alhasil, lantai basemen tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal di masa mendatang.

Hingga 200.000 unit semi-basemen tersebar di Seoul. Rumah-rumah tersebut akan berangsur menghilang secara bertahap dalam kurun waktu sekitar 10-20 tahun.

Seoul akan memeriksa kondisi 17.000 rumah semi-basemen pada tahap awal. Lebih dari dua pertiga rumah itu terkubur di bawah tanah.

Pria menonton melihat yang ditinggalkan di daerah banjir saat hujan lebat di Seoul, Korea Selatan, Senin (8/8/2022). Foto: Yonhap via REUTERS

Membangun pangkalan data, otoritas kemudian melanjutkan survei terhadap seluruh unit yang ada. Pemerintah akan mengelompokkan bangunan terkait dalam tiga tingkat risiko keamanan.

Selama proses itu, pemerintah mengaku mendukung relokasi penduduk ke perumahan umum. Pihaknya juga menawarkan voucer perumahan bagi kelompok rentan.

Setelah penyewa pindah, pemerintah kota akan membongkar bangunan mereka. Pemilik bangunan juga bisa mengalihfungsikan properti untuk penggunaan non-hunian seperti gudang.

Pemerintah akan memberikan keuntungan rasio luas lantai bagi mereka yang mengambil keputusan tersebut.

Seoul Housing and Urban Corporation (SH) berniat membeli fasilitas bawah tanah dan semi-basemen itu pula. BUMN tersebut akan mengubahnya menjadi fasilitas komunitas.

Seorang pria berjalan di daerah banjir saat hujan lebat di Seoul, Korea Selatan, Senin (8/8/2022). Foto: Yonhap via REUTERS

Pihaknya akan turut menyiapkan perumahan baru. SH akan meluncurkan proyek-proyek pemeliharaan seperti pembangunan kembali di daerah rawan banjir di seluruh kota.

"Perumahan bawah tanah dan semi-basemen adalah tipe terbelakang yang mengancam keselamatan lingkungan perumahan yang rentan, dan sekarang harus ditiadakan," jelas Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon, dikutip dari KBS News, Rabu (10/8).

Pemerintah setempat sebenarnya telah menerapkan kebijakan terkait usai banjir bandang melanda pada 2010. Kerusakan saat itu berpusat pada daerah pemukiman lama di dataran rendah.

Seoul kemudian membatasi izin konstruksi perumahan semi-basemen di kawasan rawan banjir. Perumahan semi-basemen di kota itu berangsur berkurang. Pada akhir 2020, jumlahnya mencapai 208.849 rumah tangga. Angka itu turun dari 308.660 rumah tangga pada 2010.

Kendati demikian, lebih dari 40.000 rumah semi-basemen telah dibangun bahkan setelah ketentuan itu mulai berlaku pada 2012.

Seorang pria berdiri di antara kendaraan yang ditinggalkan di daerah banjir saat hujan lebat di Seoul, Korea Selatan, Senin (8/8/2022). Foto: Yonhap via REUTERS

Seoul kini terdesak untuk memperbaiki sistem tersebut dengan Pemerintah Korsel. Sehingga, warga tidak akan menempati ruang bawah tanah terlepas dari risiko banjir di daerah mereka.

Pertimbangan itu menyusul kabar kematian tiga orang yang tenggelam di rumah semi-basemen pada Selasa (9/8). Apartemen keluarga tersebut berada di Distrik Gwanak, Seoul. Salah satu korban merupakan seorang wanita dengan disabilitas perkembangan.

Tetangga menerangkan, air menggenang di pintu masuk unit perumahan mereka. Para korban kemudian terjebak seiring air mengisi rumah itu dalam hitungan detik. Tragedi tersebut mengungkap kerentanan perumahan bawah tanah.

"Saya berdoa untuk para korban dan meminta maaf atas nama pemerintah kepada orang-orang yang menderita gangguan," ungkap Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dalam pertemuan Majelis Nasional, dikutip dari Yonhap, Rabu (10/8).