Siap Tunjukkan Solidaritas, Tentara Mali dan Burkina Faso Segera Tiba di Niger

Tentara Niger berpatroli di gurun Iferouane pada 12 Februari 2020 untuk melindungi turis dan pejabat selama Festival Udara. Foto: Souleymane Ag Anara / AFP

Dua negara sekutu Niger di Afrika Barat yang memiliki pengalaman kudeta militer, Mali dan Burkina Faso, telah mengirim delegasi ke Ibu Kota Niamey sebagai bentuk solidaritas.

Langkah ini diambil di tengah ancaman intervensi militer oleh sesama negara Afrika, imbas digulingkannya pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh Presiden Niger Mohamed Bazoum pada pekan lalu.

Dikutip dari AFP, pengerahan delegasi dari kedua negara jajahan Prancis tersebut diumumkan oleh tentara Mali dalam keterangannya yang dirilis pada Senin (7/8).

"Burkina Faso dan Mali mengirim delegasi ke Niamey," ujarnya.

"Tujuannya: untuk menunjukkan solidaritas kedua negara dengan rakyat Niger yang bersaudara," sambung mereka.

Menurut Kementerian Luar Negeri Niger, delegasi dari Mali dan Burkina Faso diperkirakan akan tiba hari ini.

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Niger dan Rusia saat mereka berkumpul selama rapat umum untuk mendukung junta Niger di Niamey pada 30 Juli 2023. Foto: AFP

Adapun langkah tersebut sejalan dengan peringatan oleh kedua negara yang dikeluarkan pada pekan lalu. Pada Senin (1/8), mereka berjanji akan berjuang bersama Niger untuk melawan intervensi militer asing — bahkan jika itu berasal dari sesama negara Afrika di kawasan mereka sendiri.

"Segala bentuk intervensi militer terhadap Mali sama saja seperti deklarasi perang terhadap mereka," kata pemerintah Mali dan Burkina Faso yang saat ini bernasib sama dengan Niger — dipimpin junta militer.

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Niger dan Rusia saat mereka berkumpul selama rapat umum untuk mendukung junta Niger di Niamey pada 30 Juli 2023. Foto: AFP

Sebelumnya, para panglima militer dari blok regional Afrika Barat The Economic Community of West African States (ECOWAS) menyepakati rencana mengintervensi keadaan di Niger secara militer.

Kesepakatan ini diambil, menyusul kegagalan junta militer mengembalikan tatanan demokrasi dalam waktu satu minggu sejak kudeta terjadi.

"Semua aspek yang akan digunakan dalam intervensi apa pun pada akhirnya telah disusun," ujar Komisaris ECOWAS Abdel-Fatau Musah dalam pertemuan di Ibu Kota Nigeria, Abuja, pada Jumat (4/8).

Beberapa hari setelah pemerintahan demokratis di Niger yang dipimpin oleh Presiden Mohamed Bazoum dilengserkan pada Rabu (26/7), ECOWAS memberikan sebuah ultimatum dan sanksi berat kepada junta atas terjadinya kudeta.

ECOWAS pada Minggu (30/7), mendesak junta militer yang dipimpin oleh anggota Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) Bazoum, Abdourahamane Tiane, untuk memulihkan pemerintahan demokratis dalam kurun waktu satu minggu.

Jika kondisi tersebut gagal diwujudkan, maka ECOWAS kemungkinan dapat melibatkan kekuatan militer atau dalam kata lain menyerang Niger.