Sidang Tahunan MPR/DPR 2023: Angkat Isu Pemilu 2024; Fakir Miskin Diurus Negara

Rapat Pimpinan MPR RI di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 9, Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, Selasa (8/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

MPR mengadakan rapat persiapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 pada Selasa (8/8). Sidang tahunan akan digelar pada 16 Agustus atau sehari sebelum hari Kemerdekaan RI 17 Agustus.

Selain itu, rapat ini turut membahas persiapan Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR RI 18 Agustus.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, format acara tetap dilakukan seperti tahun lalu yakni dimulai dengan sidang tahunan MPR dan dilanjutkan sidang bersama DPD dan DPR.

Namun, Bamsoet menuturkan sidang tahunan 2023 akan istimewa karena bisa menjadi sidang terkahir di Jakarta sebelum pemerintahan dan lembaga pindah ke IKN Nusantara pada 2024 mendatang.

"Tentu saja itu menjadi yang istimewa karena itu adalah sidang tahunan terakhir menjelang pilpres dan pileg, karena tahun depan, kalau gedung MPR sudah jadi di IKN, kita sidangnya di sana (IKN)," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/8).

"Kalau belum jadi (IKN) sidang tahunannya tetap di Jakarta, tapi perayaannya kemungkinan besar di IKN," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR yang juga Senator asal Gorontalo Fadel (kiri) Muhammad mengikuti rapat Paripurna DPD Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2022). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Isu di Sidang Tahunan

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menjelaskan sejumlah isu yang akan diangkat MPR melalui pidato yang akan disampaikan Bamsoet.

Arsul menyebut, MPR akan menyinggung rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) pemerintah hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tadi kalau boleh saya simpulkan kita ingin agar pertama, ini kan di satu sisi pemerintah sedang siapkan RUU RPJP yang 2025-2045 maka pertama kita minta agar soal kewajiban-kewajiban konstitusional negara khususnya pemerintah itu juga harus diingatkan misalnya fakir miskin dipelihara oleh negara," kata Arsul.

"Nah, jadi kedua tadi yang juga kita perlu memandang itu, tentu MPR juga perlu menekankan kembali bahwa Pemilu harus dilaksanakan tepat waktu. Jadi kemudian tidak ada lagi kita itu pikiran agenda untuk melakukan penundaan pemilu. Dan bukan hanya tepat waktu tetapi juga asasnya dipenuhi luber, jurdil," sambung Arsul.

Lebih jauh, politikus PPP ini menuturkan dalam sidang tahunan, MPR akan menekankan pentingnya pelaksanaan Pemilu yang adil untuk semua.

"Luber jurdil itu antara lain terkait dengan Pilpres kita punya kewajiban agar semua nanti paslon Pilpres diusung siapa pun itu juga harus bisa atau berkesempatan untuk bisa kampanye dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan," kata Arsul.

"Yang selebihnya lagi memastikan juga bahwa aparatur negara itu netral. Kita ingin diaddress tadi," ucap Arsul.