Soal Usulan Nama Mustafa Kemal Ataturk, Begini Aturan Penamaan Jalan di Jakarta

Kemal Ataturk, atau Mustafa Kemal. Foto: AFP PHOTO

Isu Mustafa Kemal Ataturk akan dijadikan nama salah satu jalan di Jakarta memang menarik perhatian berbagai kalangan. Pihak yang kontra meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usul pemberian nama tersebut.

Lalu bagaimana aturan pemerintah soal penamaan jalan di Ibu Kota? Dan siapa yang berhak menetapkan?

Aturan mengenai penamaan nama jalan diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum di DKI Jakarta.

Ilustrasi lalu lintas di Jakarta - Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa;

(1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan setiap nama jalan, taman, dan bangunan umum di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

(2) Dalam menetapkan nama jalan, taman, dan bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh suatu Badan Pertimbangan.

(3) Keanggotaan Badan Pertimbangan terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif.

Walaupun Pemprov Jakarta berwenang penuh atas penamaan nama jalan ini, tetap ada beberapa aturan yang harus dipertimbangkan.

Dirangkum dari Bab 4 Pasal 4, penetapan nama jalan harus berdasarkan pada prinsip, yaitu;

Perlu diketahui, pada tahun 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana merevisi peraturan agar ke depannya proses pergantian atau pemberian nama jalan juga dapat melibatkan masyarakat.

Keinginan revisi kala itu muncul menyusul kontroversi usulan pergantian nama Jalan Warung Buncit di Jakarta Selatan menjadi Jalan Jenderal AH Nasution.

=======================

Ikuti survei kumparan dan menangi e-voucher senilai total Rp3 juta. Isi surveinya sekarang di kum.pr/surveinews