Survei IPO: 42% Warga Ingin Ada Reshuffle, Terutama Copot Yasonna

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memaparkan refleksi akhir tahun 2019 kementeriannya di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Selain merilis persepsi publik atas kinerja Kabinet Indonesia Kerja, lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga mencari tahu penilaian masyarakat soal urgensi reshuffle setelah 100 hari Jokowi.

Hasil survei dengan 1.600 responden menunjukkan mayoritas atau 42 persen menginginkan ada reshuffle kabinet. Dikutip Minggu (9/2), dalam survei itu, menteri yang paling diinginkan dicopot adalah Menkumham Yasonna Laoly (36 persen). Kemudian Menteri Agama Fachrul Razi (32 persen), dan seterusnya di tabel berikut.

Survei IPO soal 100 hari Jokowi. Foto: Dok. IPO

Data survei diambil pada 10-31 Januari dengan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) yang membuat populasi terbesar diambil sampel lebih besar. Data lapangan dianalisis 25 coder expert dan 20% dicek ulang melalui telepon. Namun tak disebut populasi dalam survei ini dan margin of error yang dipakai.

Respons atas pertanyaan reshuffle itu berbanding lurus dengan penilaian publik di survei IPO ini, soal menteri yang paling tidak disukai yaitu Yasonna dengan skor terendah 24 persen.

Survei IPO soal 100 hari Jokowi. Foto: Dok. IPO

Begitu juga hasilnya relevan dengan pertanyaan berikutnya soal kementerian mana yang paling buruk kinerjanya. Kementerian Yasonna berada di urutan kedua paling buruk (25 persen), di bawah Kementerian Agama (27,5 persen).

Soal faktornya tak rinci detail, namun tergambar dalam kinerja pemerintah Presiden Jokowi yang dianggap paling menurun adalah dua pekerjaan Yasonna, pemberantasan korupsi (24 persen), dan penegakan hukum dan HAM (19 persen).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memaparkan refleksi akhir tahun 2019 kementeriannya di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Sepak terjang menteri dua periode asal PDIP itu belakangan sedang disorot lantaran dianggap 'cawe-cawe' soal kasus korupsi eks caleg partainya Harun Masiku yang diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan agar menjadi anggota DPR.

Yasonna dianggap menutupi informasi soal keberadaan Harun Masiku yang buron dengan menyebut masih di luar negeri setelah OTT KPK, padahal sudah di Indonesia sehari sebelum ada OTT. Belakangan, Yasonna justru mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie yang mengungkap keberadaan Harun Masiku.

Soal desakan copot Yasonna sebelumnya disuarakan LSM dan direspons Yasonn dengan menyebur urusan mencopot menteri ada di tangan Presiden Jokowi.