Taiwan Tuduh China Eksploitasi PBB Demi Justifikasi Aksi Militer

Angkatan Darat di bawah Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) melakukan latihan tembakan langsung jarak jauh ke Selat Taiwan, dari lokasi yang dirahasiakan dalam selebaran ini yang dirilis pada 4 Agustus 2022. Foto: Komando Teater Timur/Handout via REUTERS

Direktur Jenderal Kantor Budaya dan Ekonomi Taipei di New York, James Lee, menuduh China memanfaatkan PBB sebagai platform untuk membenarkan tindakan militernya terhadap Taiwan pada Kamis (11/8).

Lee mengatakan, China mengincar legitimasi atas serangannya terhadap Taiwan. Dengan demikian, China beralih pada taktik diplomatik selama bertahun-tahun.

Lee menjelaskan, China berniat mengubah pemahaman atas Resolusi Majelis Umum PBB 2758 yang disahkan pada 25 Oktober 1971.

Resolusi itu mengakui China sebagai satu-satunya perwakilan sah untuk PBB. Sehingga, badan tersebut mendepak perwakilan dari mantan Presiden Taiwan, Chiang Kai-shek.

Menurut Lee, Beijing ingin membuat resolusi itu semakin sejalan dengan Partai Komunis China (PKC). Melihatnya sebagai strategi berbahaya, Lee mendesak klarifikasi tentang posisi resmi badan itu dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

"Para pemimpin PKC hanya menghormati kekuasaan sehingga menganggap perdamaian hanya dapat diamankan melalui kekerasan," jelas Lee, dikutip dari Taiwan News, Rabu (17/8).

Sejumlah demonstran berkumpul menggelar dukungan untuk menyambut kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi, di Taipei, Taiwan, Selasa (2/8/2022). Foto: Ann Wang/Reuters

Kendati demikian, Lee juga menilik kebuntuan dalam usaha tersebut. Menurut Lee, tindakan China hanya akan memperkuat tekad rakyatnya untuk menegakkan demokrasi di Taiwan.

Meski begitu, Lee tetap mengakui adanya kemungkinan invasi China. Demi mengembangkan rencana darurat, Lee mengimbau AS dan sekutunya untuk mengerahkan bantuan bagi Taiwan.

Lee meminta mereka menyalurkan tambahan senjata, menyediakan pelatihan militer, dan memperkuat pertahanan siber.

"China berusaha untuk mengubah status quo di Selat Taiwan secara sepihak dan mengintimidasi rakyat Taiwan agar menerima jalan yang ditetapkan oleh Beijing," tegas Lee.

Pernyataan itu muncul usai China meluncurkan rentetan latihan militer di sekitar Taiwan. China mengambil tindakan tersebut akibat lawatan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menghadiri pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di kantor kepresidenan di Taipei, Taiwan, Rabu (3/8/2022). Foto: Kantor Kepresidenan Taiwan/Handout via Reuters

Walaupun mengadang peringatan, Pelosi mengunjungi pulau yang diklaim oleh China itu pada Selasa (2/8). Lima delegasi Kongres AS kemudian mengikuti langkahnya pada Minggu (14/8).

China memandangnya sebagai pelanggaran gamblang atas prinsip 'Satu China' dan Tiga Komunike Bersama AS-China. Pada Senin (15/8), negara itu lantas kembali mengadakan latihan militer.

Komando Palagan Timur Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) mengorganisasi patroli dan latihan kesiapan tempur gabungan di wilayah-wilayah laut dan udara sekitar Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengutuk aktivitas tersebut pada Selasa (16/8). Pihaknya menekankan, intensitas respons terhadap kunjungan delegasi asing itu tidak masuk akal dan 'biadab'.

"Tidak masuk akal dan biadab bagi China untuk menggunakan [kunjungan] ini sebagai dalih untuk melancarkan provokasi militer yang berbahaya," tegas Kemlu Taiwan.