Temui Pemerintah Xinjiang, Muhammadiyah Bahas Kesejahteraan Muslim Uighur

Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat bertemu dengan pejabat Pemerintah Xinjiang. Foto: Mirsan Simamora/kumparan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan rombongan bertemu pejabat utama Pemerintah Provinsi Xinjiang di Urumqi, Xinjiang, China. Dalam pertemuan ini, salah satu yang dibahas adalah soal Muslim Uighur.

Dalam sambutannya, Executive Director General The United Front Work Departement of CPC Xinjiang Uyghur Autonomus Regional Committee, Su Xiangdong, menyebut Indonesia dan Tiongkok punya hubungan yang baik. Bahkan relasi kedua negara itu terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

"Di bawah kepemimpinan strategis Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, hubungan Tiongkok-Indonesia berkembang pesat. Tahun depan adalah HUT ke-75 terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara," kata Su di Xinjiang Hotel, Sabtu (6/7).

Su menuturkan, meski sempat ada aksi teror pada tahun 1990 hingga 2016, namun saat ini kondisi Xinjiang stabil dan damai. Pemerintah setempat, kata Su, juga telah melakukan perlawanan terhadap terorisme dan terus menjaga HAM.

"Kemungkinan terjadinya kasus-kasus terorisme telah menurun dan ditahan secara efektif, situasi keamanan sosial membaik, hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kesehatan, hak berkembang, dan lain-lain telah dijaga sebesar mungkin," bebernya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat bertemu dengan pejabat Pemerintah Xinjiang. Foto: Mirsan Simamora/kumparan

Su lalu menyinggung soal isu liar terkait Muslim Uighur. Ia menuding ada kekuatan anti-Tiongkok dari Amerika Serikat yang mencoba mengganggu stabilitas di Xinjiang dengan menggunakan isu pelanggaran HAM.

"Keberhasilan perkembangan ekonomi dan sosial di daerah otonomi Uighur, Xinjiang, sekarang tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, dan tak bisa disangkal oleh setiap orang yang menghormati kebenaran. Namun kekuatan anti-Tiongkok dari AS dan Barat selalu membuat rumor soal Xinjiang," beber Su.

Untuk itu, ia berharap hubungan baik dengan Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam, bisa membantu mereka menghadapi isu ini.

“Kami melawan hal ini. Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan mempunyai pengaruh besar dan berperan penting di dunia Muslim,” tutur Su.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat bertemu dengan pejabat Pemerintah Xinjiang. Foto: Mirsan Simamora/kumparan

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Izzul Muslimin, menilai ada kesamaan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dan Indonesia dalam mengharmonisasikan perbedaan multi-etnis. Menurutnya, salah satu kunci untuk menekan konflik adalah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Ekonomi dan keadilan itu berhubungan erat dan berdampak sangat signifikan dengan keharmonisan dan keamanan. Pendekatannya tidak hanya keamanan, tapi juga pendekatan kesejahteraan, sehingga ada pemerataan kesejahteraan," ucap Izzul.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti, yang menilai bahan bakar sebuah konflik adalah masalah ekonomi. Ia juga menilai setiap berita negatif, termasuk yang berkaitan dengan Uighur, harus dipastikan dulu kebenarannya.

“Berita negatif yang di luar sumber tak bisa kita kroscek, Youtube gampang direkayasa, mana yang asli nggak tahu,” ucap Sayuti.

Acara ini merupakan rangkaian dari pemenuhan undangan dari Pemerintah China kepada Indonesia. Dalam rombongan ini turut hadir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syamsul Anwar; Ketua Pimpinan Pusat, Agus Taufiqurrohaman; Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jakarta, Nurhadi Matsani Saleh; Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat, Ahmad Dahlan; Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, Sainuddin Nuddin Pempeng; Sekretaris Majlis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Azaki Khoirudin; Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Mutholib; Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Erwin Prasetyo; dan Kepala Sekretaris Kantor Muhammadiyah Malang, Arif Nur Kholis.