Tenaga Ahli KSP: Jokowi Pilih Luhut karena Dipercaya, Mampu Eksekusi Perintah

Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah agar bisa menangani penyebaran COVID-19 yang kian meningkat dari hari ke hari. Terbaru, Presiden Jokowi menugaskan Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan untuk membantu penanganan COVID-19 di 9 provinsi prioritas.

Tenaga Ahli KSP Donny Gahral Adian menjelaskan alasan penunjukan Luhut tersebut. Menurut dia, penunjukan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi. Selain itu, selama ini Jokowi memang menaruh kepercayaan kepada Luhut untuk mengerjakan berbagai tugas.

"Saya kira itu prerogatif Presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan," kata Donny kepada wartawan, Rabu (16/9).

"Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di provinsi-provinsi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Donny meminta semua pihak tak membuat penunjukan Luhut menjadi polemik.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan (penunjukan Luhut), prerogatif Presiden. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apa pun yang diminta oleh Presiden," ujarnya.

Selain itu, Donny menilai sebenarnya tak aneh Jokowi menunjuk Luhut. Sebab, Luhut masuk dalam kepengurusan Komite COVID-19 sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan.

Dosen Filsafat UI Donny Gahral Adian dalam diskusi 'Menolak Pembusukan Filsafat', Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/2). Foto: Rizki Baiquni/kumparan

"Pak Luhut juga kan sebenarnya dia ada di Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19, artinya sebenarnya beliau juga secara keorganisasian, secara tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menekan angka positif," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi Luhut dan Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo untuk fokus menangani dan mengawasi kasus corona di 9 provinsi prioritas. 9 provinsi yang menjadi prioritas penanganan corona yaitu DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut dan ditambah Papua.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” kata Luhut dalam siaran pers Kemenko Maritim dan Investasi, Selasa (15/9).