Titi Anggraini soal Usulan Gubernur Dipilih DPRD: Timbulkan Kesewenangan Elite

Titi Anggraini berdialog dengan pembawa acara Podcast Info A1 saat berkunjung ke Kantor Kumparan di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (9/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, merespons usulan PKB agar gubernur dipilih oleh DPRD dalam rangka efisiensi biaya.

Ia mengakui, memang pemilihan gubernur oleh DPRD bisa menjadi jalan pintas. Namun rawan untuk menimbulkan kesewenangan dari elite partai politik tertentu.

"Pemilihan gubernur oleh DPRD bisa saja menawarkan proses yang lebih mudah dan sederhana, namun hal itu bisa memutus mata rantai aspirasi publik dan menimbulkan kesewenang-wenangan elite dalam pengisian jabatan gubernur," ujar Titi saat dihubungi, Sabtu (30/11).

"Keputusan bisa dibuat hanya berbasis kesepakatan eksklusif para elite partai tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi suara dan harapan masyarakat," tambah dia.

Pasalnya, menurut Titi, dalam pemilihan langsung saja seringkali keputusan untuk mencalonkan seseorang berbeda dengan konstituen partai. Karenanya, ia mengkhawatirkan hal yang lebih parah terjadi apabila pemilihan sepenuhnya dilakukan oleh DPRD.

"Kalau dibiarkan hal itu bisa membawa ekses berupa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan yang terbentuk. Dampaknya justru bisa mengganggu kondusifitas dan stabilitas jalannya pemerintahan daerah," paparnya.

Ilustrasi KPU. Foto: Embong Salampessy/ANTARA

Di sisi lain, Titi mengakui, dalam praktik pemilihan langsung sarat akan politik uang yang menjualbelikan suara. Ia meyakini, hal serupa pun akan terjadi apabila pemilihan dilakukan oleh DPRD.

"Pilkada oleh DPRD juga terjadi politik uang. Namun, berupa jual beli dukungan dari anggota dewan. Jadi berpindah lokus politik uangnya dari pemilih ke anggota DPRD," ungkap Titi.

Sehingga, Titi menilai, yang perlu dibenahi sebetulnya adalah regulasi dan penegakan hukumnya. Bukan soal pemilihan langsung menjadi tidak langsung.

"Selama penegakan hukumnya lemah dan perilaku koruptif masih terbiarkan, apapun pilihan sistemnya pasti akan bermasalah. Alih-alih memperkuat representasi, yang terjadi malah bisa makin mengokohkan oligarki dan hegemoni elite," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengaku pihaknya tengah mengkaji usulan agar gubernur dipilih oleh DPRD. Sebab, menurutnya, mekanisme pilkada memakan biaya yang cukup besar.

"Betul (ada usulan gubernur dipilih DPRD), tapi masih tahap kajian. Salah satu pertimbangan efektivitas keuangan," kata Jazilul saat dihubungi, Sabtu (30/11).

Jazilul memaparkan, pemilihan gubernur yang ada saat ini memakan biaya cukup tinggi. Padahal, fungsi jabatan gubernur hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Menurut Jazilul biaya yang dikeluarkan untuk pilgub tidak sebanding dengan hasilnya. Ia juga menyinggung partisipasi masyarakat yang dianggap masih rendah.

"Pilgub berbiaya tinggi namun partisipasi masyarakat rendah, hasilnya juga biasa-biasa saja," tambahnya.