Tito Ancam Pj Kepala Daerah yang Korupsi: Mereka Tak Ada Biaya Politik

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Juang KPK, Senin (8/7/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyinggung persoalan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan tak ada ampun bagi Pejabat (Pj) kepala daerah yang korupsi.

Pasalnya, kata dia, Pj kepala daerah itu dipilih untuk mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan daerah. Oleh karenanya, mereka tak memiliki biaya politik untuk menduduki jabatan itu.

"Adanya korupsi di daerah, pertama kepala daerah, yang penting, pendapat saya, sekarang ini, saat ini, sekarang ini kita ada 276 kepala daerah yang penjabat, artinya mereka berasal dari birokrat mengisi kekosongan, tapi dalam waktu yang cukup lama. Ada yang satu tahun, dua tahun, ada yang tiga tahun," ujar Tito kepada wartawan, di Gedung Juang KPK, Senin (8/7).

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Juang KPK, Senin (8/7/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

"Dan mereka tidak ada biaya politik. Dan kami di Kemendagri sangat keras, tidak boleh ada, sampai ada transaksi apa pun," lanjut dia.

Tito pun menjelaskan bahwa hal berbeda mesti ditempuh oleh kepala daerah yang sebelumnya dipilih dari hasil Pilkada.

Saat ini, lanjutnya, dilakukan penelitian untuk melihat kelebihan dan kekurangan antara kepala daerah hasil Pilkada dengan Pj kepala daerah yang ditunjuk mengisi kekosongan.

"Bagi Kemendagri, inilah waktu untuk kita melakukan survei penelitian plus minus kepala daerah hasil pilkada, plus minus kepada daerah hasil penunjukan karena mengisi kekosongan yang waktu yang panjang ini," tutur Tito.

"Nah, di sini kita berusaha tetap tentunya mendorong demokrasi, tapi bagaimana mengurangi damage dari sistem Pilkada langsung, ya kelemahan-kelemahan Pilkada langsung yaitu biaya politik yang tinggi," sambungnya.

Mantan Kapolri itu menegaskan, tindakan korupsi dengan tujuan mengembalikan biaya politik yang dikucurkan saat proses Pilkada berlangsung tak dapat dibenarkan.

"Jadi, tantangan kita adalah bagaimana kita menemukan sistem yang tepat untuk membuat rekrutmen kepala daerah, biaya-biaya politiknya rendah, itu satu," imbuh Tito.

Tak hanya itu, ia pun juga menyinggung terkait ide peningkatan kesejahteraan yang sempat diusulkan oleh para kepala daerah.

"Yang kedua adalah bagaimana kita untuk menjaga, membuat, meningkatkan, kesejahteraan aparat di daerah termasuk kepala daerah," ucap Tito

"Salah satu ide yang pernah terlempar dari teman-teman kepala daerah adalah misalnya memberikan selain biaya operasional tertentu, mereka juga diberikan insentif ketika PAD-nya [pendapatan asli daerah] berhasil ditingkatkan. Jadi sekian persen dari PAD itu diberikan bonus kepada kepala daerah. Nah, ini mungkin salah satu solusi tadi yang perlu dibicarakan nantinya," pungkasnya.