Tito Respons soal Dukcapil Rilis Mesin ADM tapi Blangko e-KTP Kosong

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif menjajal ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri). Foto: Dok. Kemendagri

Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo mengkritik terobosan Dukcapil Kemendagri yang menghadirkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai pencetak dokumen kependudukan seperti e-KTP, namun masalah dasar kependudukan belum diselesaikan.

Salah satunya soal blangko e-KTP yang kembali kosong di banyak daerah, sementara mesin ADM juga membutuhkan blangko. Merespons hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyebut jumlah blangko dinamis sehingga kerap kurang dari yang disediakan.

"Tidak bisa dipatok sekian keping, dalam satu tahun, enggak bisa. Kenapa, kalau kita ada yang belum kawin, setelah itu jadi kawin, otomatis dia ganti KTP menjadi kawin statusnya. Kemudian yang pindah rumah nanti akan ganti, banyak lagi yang lain lain," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

"Dia menjadi dinamis, anggaran yang diberikan Kemenkeu dipatok seangka itu, seangkat A misalnya, maka di akhir tahun mulai terjadi kekurangan blangko," sambungnya.

Mantan Kapolri itu mengatakan Kemendagri sudah mengajukan kepada Komisi II dan Kemenkeu untuk penambahan anggaran sebesar Rp 15 miliar, salah satunya untuk mengantisipasi kekurangan blangko e-KTP.

"Lebih baik minta lebih (anggaran) daripada minta ngepas, kalau minta lebih kita tinggal kembalikan lagi kepada negara kelebihannya. Daripada minta ngepas, terus tiba tiba kurang, kasian rakyat nanti yang perlu layanan cepat ternyata blangkonya kurang," tuturnya.

Sementara soal mesin ADM, dibuat Dukcapil Kemendagri untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga cukup dengan pin dan QR Code masyarakat bisa mencetak sendiri dengan cepat dokumen kependudukan seperti e-KTP, KK, dan lainnya di mesin ADM.

"Nah, ini sedang kita kembangkan, termasuk sistem securitynya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengkritik dukcapil yang belum menyelesaikan problem elementer dalam pembuatan e-KTP. Menurut Arif, seharusnya Dukcapil fokus membenahi masalah dasar dulu.

"Ada problem pada sistem tentang validasi data, itu pertama. Kemudian soal alat, kemudian soal alat, alat itu menyangkut finger print, dan iris mata. Serta mesin cetaknya, ketiga soal internet, keempat soal blangko. Lah itu dulu yang diselesaikan," kata Arif kepada wartawan, Minggu (17/11).

Kekosongan blangko e-KTP terjadi di banyak daerah. Mulai dari Majalengka, Ambon, Makassar, Tangsel, Palangkaraya, Bandung, dan lainnya.