Tuntut Pemilu Lebih Awal, Eks PM Pakistan Imran Khan Ajak Suporternya Long March

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan muncul di pengadilan untuk memperpanjang jaminan pra-penangkapan, di Islamabad, Pakistan 1 September 2022. Foto: Waseem Khan/REUTERS

Eks Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengajak para pendukungnya dari Kota Lahore berjalan kaki menuju Ibu Kota Islamabad dan menggelar protes pada pekan ini. Langkah itu diambil Khan guna menuntut penyelenggaraan pemilu lebih awal.

Rencana tersebut disampaikan Khan dalam sebuah konferensi pers di Kota Lahore pada Selasa (25/10).

“Saya telah memutuskan untuk meluncurkan long march mulai Jumat pukul 11 pagi dari Liberty Square di Lahore ke Islamabad,” ujar Khan, seperti dikutip dari Al Jazeera. Jarak antara kedua kota terbesar di Pakistan ini sekitar 380 km.

Sebelumnya, aksi protes dalam skala yang lebih kecil oleh para pendukung Khan telah digelar pada pekan lalu.

Pendukung partai politik Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) meneriakan slogan saat protes, setelah KPU Pakistan mendiskualifikasi Imran Khan, di Karachi, Pakistan, Jumat (21/10/2022). Foto: Akhtar Soomro/REUTERS

Kala itu, pengadilan tertinggi Pakistan menyatakan bahwa Khan bersalah karena secara tidak sah menjual hadiah negara pemberian dari negara asing.

Tindakan Khan dinilai sebagai salah satu praktik korupsi, dengan nominal kerugian mencapai Rp 9,8 miliar. Akibatnya, Komisi Pemilihan Pakistan pun mencopot jabatan Khan sebagai anggota parlemen, pada Jumat (21/10).

“Saya berbaris untuk menekan pemerintah agar segera mengumumkan pemilihan umum,” tegas Khan. “Ini akan menjadi long march terbesar dalam sejarah negara ini,” imbuhnya.

Pemerintah Siapkan Aparat Keamanan dan Barikade

Terkait hal ini, pemerintah telah menegaskan bahwa para demonstran akan dilarang memasuki Kota Islamabad.

Sebagai tindakan perlindungan, pihaknya juga telah mengerahkan sekitar 30.000 aparat keamanan untuk mengepung ibu kota, termasuk ratusan kontainer guna membarikade semua titik masuk sebelum para demonstran tiba.

Pendukung partai politik Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) gelar aksi protes, setelah KPU Pakistan mendiskualifikasi Imran Khan, di Karachi, Pakistan, Jumat (21/10/2022). Foto: Akhtar Soomro/REUTERS

Sejak Khan menghadapi mosi tidak percaya di badan legislatif dan lengser dari jabatannya sebagai perdana menteri pada April lalu, ia telah beberapa kali menyerukan aksi protes di penjuru negeri.

Keinginannya tetap sama, yakni untuk menuntut agar pemilu digelar lebih awal. Namun, pemerintah bersikeras pemilu hanya akan diadakan sesuai jadwal, yakni Oktober atau November 2023 mendatang.

Sementara itu, keputusan untuk mencopot jabatan Khan sebagai anggota parlemen pada minggu lalu semakin memperdalam ketidakpastian politik dan ekonomi yang melanda Pakistan tahun ini.

Khan Tersandung Dugaan Korupsi, Jual Hadiah Negara

Eks atlet kriket yang berubah haluan menjadi politisi itu menghadapi tuduhan penyalahgunaan jabatan perdana menteri selama periode 2018-2022.

Ia dituding menjual hadiah-hadiah milik negara yang diterima selama kunjungan kenegaraan ke luar negeri dan bernilai lebih dari USD 635 ribu (Rp 9,8 miliar).

Namun, semua tuduhan itu ditepis oleh Khan. Ia menilai bahwa Ketua Komisi Pemilihan Pakistan, Sikandar Sultan Raja, memiliki prasangka buruk terhadap dirinya dan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Pangeran William dan Kate Middleton usai bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Islamabad, Pakistan. Foto: REUTERS / Peter Nicholls

Kasus ini bermula dari laporan anggota partai Liga Muslim Pakistan Nawaz (PMLN) pada Agustus tahun lalu. Ia menyatakan bahwa Khan telah menjual hadiah yang diberikan oleh pejabat asing dan diambil dari penyimpanan hadiah negara atau yang disebut juga dengan Toshakhana.

PTI enggan membeberkan barang yang dijual karena hal itu berpotensi berdampak pada hubungan luar negeri Pakistan.

Toshakhana sendiri merupakan tempat penyimpanan hadiah milik pemerintah yang dibuat pada tahun 1970-an. Tempat ini digunakan untuk menyimpan hadiah yang diberikan kepada penguasa, pembuat undang-undang, pejabat pemerintah, dan fungsionaris oleh kepala negara dan pejabat asing.