Usai Dikecam, BPIP Ganti Tema Lomba Menulis dan Minta Maaf

16 Agustus 2021 9:40 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
44
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kiri) dan istri. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kiri) dan istri. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
ADVERTISEMENT
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya mengganti tema lomba menulis artikel dalam rangka Hari Santri, setelah memicu kecaman luas dari publik.
ADVERTISEMENT
Tema yang memicu kritikan itu adalah 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'. Kini tema itu diganti.
"Lomba Karya Tulis ini akan tetap kami laksanakan dengan mengambil tema: 'Pandangan Agama Dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan' dan 'Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh," tulis BPIP melalui Instagram, Senin (16/8).
"Tema Lomba sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 merupakan perubahan dan/atau pengganti dari tema sebelumnya," imbuhnya.
BPIP mengaku senang sebagai lembaga baru yang mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat dan tokoh atas berbagai masukan dan kritikan terkait lomba Karya Tulis.
Jumlah pendaftar sebelum tema diganti semenjak diumumkan melalui medsos BPIP hingga sampai saat ini sudah 4 hari, sudah tercatat lebih dari 300 orang pendaftar.
ADVERTISEMENT
"Kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat sekaligus permohonan maaf, apabila kegiatan yang kami laksanakan kurang sesuai yang diharapkan," lanjutnya.
Sebelumnya, kritikan datang dari parlemen, ormas Islam, hingga publik di media sosial karena tema lomba menulis dinilai membenturkan Islam dengan Pancasila.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas bahkan mendesak Presiden Jokowi membubarkan BPIP yang kerap memicu kontroversi, alih-alih menjadi lembaga pemersatu.