Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Viral Video Bupati Halmahera Utara Bawa Parang Kejar Pendemo
1 Juni 2024 19:25 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Akibat dikejar tersebut, massa demo kabur hingga ke rumah warga. Video yang beredar itu diduga direkam oleh massa demo.
Dikutip dari Antara, Peristiwa itu terjadi di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (31/5). Massa demo berasal dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Mereka demo pada Jumat pagi di Kantor DPRD Halmahera Utara, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati dan Hotel Marahai yang menjadi lokasi menginapnya artis untuk acara HUT ke-21 Kabupaten Halmahera Utara di Lapangan Do'Omu Matau.
Mereka mengkritik Pemda yang mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota dengan menggunakan dana APBD yang jumlahnya besar.
Frans tidak menampik soal perbuatan tersebut. Namun, ia mengeklaim perbuatannya bukan selaku kepala daerah. Sebab tidak menggunakan atribut bupati.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, sebelum melakukan itu, massa sudah diminta bubar. Namun tidak digubris dan kembali berorasi di agenda pleno KPU tersebut.
"Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi," katanya dikutip Antara, Sabtu (1/6).
Tuntutan Demo
Ketua GMKI Halmahera Utara, Rivaldo Djini, mengatakan unjuk rasa itu sebagai bentuk keprihatinan atas gaji honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap pemerintah desa di 196 desa yang saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halmahera Utara.
Di tengah kondisi itu, Pemda justru mengadakan acara hiburan untuk HUT Halmahera Utara dengan mengundang artis. Biaya acara itu menggunakan APBD yang cukup besar.
ADVERTISEMENT
"Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar utang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat," kata Rivaldo.
Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Halmahera Utara bijak dalam mengatur keuangan yang bisa menghasilkan PAD bukan justru membuat agenda yang menguras APBD.