Wakil Ketua Komisi IX soal Vaksin Berbayar: Siapa Otaknya, Tolong Dibatalkan!

Ilustrasi vaksin corona Sinopharm. Foto: Tibor Rosta / MTI /via REUTERS

Program vaksinasi berbayar melalui skema Gotong Royong ditolak ramai-ramai oleh anggota DPR Komisi IX. Program ini dinilai tak sesuai dengan narasi Presiden Jokowi yang memastikan vaksin COVID-19 gratis.

Hal ini salah satunya disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Ia menilai, seharusnya pemerintah memperbanyak distribusi vaksin, bukan justru meminta masyarakat membayar.

"Kenapa saya semakin ngotot untuk mengatakan tidak pada vaksin individu? Karena secara hukumnya menurut saya lemah dan vaksin ini adalah hak rakyat Indonesia. Kalau persoalan APBN kenapa harus begini? Kalau persoalan herd immunity harusnya itu distribusi yang harus diperbanyak," kata Nihayatul dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Menkes dan Kepala BPOM di Komisi IX, Selasa (13/7).

"Kalau vaksin Sinopharm yang sekarang digunakan untuk Gotong Royong dibeli untuk program pemerintah apa enggak bisa?" imbuh dia.

Petugas kesehatan memberikan dosis Vaksinasi COVID-19 pada Sentra INKINDO DKI Jakarta dan masyarakat sekitar, di One Bellpark Mall, Jakarta Selatan, Selasa (13/7). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Selain itu, sejumlah anggota DPR pun menyayangkan tak ada diskusi dari Kemenkes terkait hal ini di Komisi IX. Padahal Permenkes terkait vaksinasi individu berbayar dirilis pada hari yang sama dengan rapat Komisi IX dengan Kemenkes pada Senin (5/7) lalu.

“Ini sangat mengejutkan buat kami, hari Senin kita rapat tidak ada informasi apa pun tentang perubahan isi dari Permenkes, tiba-tiba berubah. Ini sangat kita sayangkan, kita kan bermitra, harusnya ada komunikasi,” kata anggota fraksi PKS Kurniasih Mufidayati.

“Ini Komisi IX harus tahu karena membebankan rakyat. Lalu ini bentuk inkonsistensi, Pak Presiden menyatakan pada 2020 vaksin gratis ditanggung pemerintah, ini dulu sudah diskusi panjang. Tiba-tiba tanpa komunikasi dengan Komisi IX ada perubahan Permenkes,” lanjut dia.

Apotik kimia farma berikan informasi mengenai masker kosong Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansori Siregar pun meminta rencana ini dibatalkan. Ia yakin program ini akan mengganggu jalannya pemerintah.

“Siapa ini otaknya? Apakah otaknya di Kadin, pengusaha, atau oligarki, atau di istana, atau dari Kemenkes, atau mungkin apakah ada otak dari komisi IX?" tutur dia.

"Vaksin berbayar ini tolong dibatalkan. Ini mengganggu usaha kita selama ini bersama presiden, Kemenkes, bersama kementerian lain. Tolong kita berjalan di rel dulu, dibatalkan saja vaksin berbayar ini jangan sampai ada yang mengganggu dan vaksin berbayar ini pasti mengganggu. Pasti," imbuhnya.

Oleh sebab itu, hasil RDP di Komisi IX bersama Kemenkes hari ini tegas meminta penundaan pelaksanaan vaksinasi berbayar. Mereka juga pengkajian ulang Permenkes No.14 Tahun 2021 secara intensif.

Sebelumnya, Kemenkes mengeluarkan Permenkes No.14 Tahun 2021 yang menetapkan program vaksinasi COVID-19 berbayar bagi individu melalui skema Gotong Royong. Program ini awalnya dijadwalkan mulai pada Senin (12/7), namun tengah ditunda akibat kecaman sejumlah pihak.