Wamendagri soal Isu Partai Cokelat Intervensi Pilkada: Harus Dibuktikan

Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Wamendagri Bima Arya diminta tanggapan soal tudingan intervensi Polri dalam Pilkada Serentak 2024. Bahkan, PDIP menyebut Polri sebagai Partai Cokelat karena cawe-cawe dalam Pilkada.

Bima Arya mengatakan, Kemendagri belum melihat ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Serentak 2024. Termasuk dugaan intervensi Polri.

"Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa," kata Bima di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Sejumlah personel Korps Brimob Polri mengikuti apel pengamanan debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Bima menjelaskan, setiap daerah memiliki permasalahan tersendiri dalam Pilkada. Meski begitu, permasalahan yang ada tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

"Jadi tidak terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas, aduan yang seperti tadi," ucapnya.

Oleh sebab itu, politisi PAN itu menegaskan, jika benar ada intervensi Polri, masih perlu dibuktikan kebenarannya. Namun, ia menyebut Kemendagri belum melihat ada keterlibatan Polri dalam Pilkada Serentak 2024.

"Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, dan setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum," tandas dia.

Sebelumnya eksistensi Partai Cokelat ini berkali-kali digaungkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, demokrasi saat ini sedang terancam karena peran Partai Cokelat demi memuluskan ambisi Jokowi.

“Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” kata Hasto.