Warga DKI Tak Perlu Bayar Sewa Rusunawa hingga Juni 2024

Seorang sekuriti berkomunikasi dengan radio panggilnya di salah satu tower rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (18/7/2023). Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan pihaknya dan Pemprov DKI telah setuju memperpanjang kebijakan penggratisan biaya sewa rusun. Ini atas pertimbangan perekonomian warga penghuni rusun yang belum pulih total pascapandemi COVID-19.

Ida menjelaskan keputusan ini diambil dalam rapat bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta. Menurutnya, pemprov sepakat saldo para penghuni yang telah tertarik otomatis untuk pembayaran bulan Desember 2023 akan dialihkan untuk pembayaran Juli 2024.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memberlakukan kembali tarif sewa rusun di awal Desember 2023, menyusul dicabutnya status pandemi COVID-19.

“Hasil keputusannya bahwa bagi warga Rusunawa se-DKI Jakarta yang memang belum terdebit untuk sekarang ini tidak perlu dibayarkan, sementara yang sudah terdebit (terpotong otomatis dari rekening) akan dimasukkan sebagai pembayaran bulan Juli,” kata Ida dalam keterangannya dikutip Senin (25/12).

Ida mengatakan pihaknya telah meminta Biro Hukum bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk membuat payung hukum, terkait kesepakatan penundaan Retribusi Sewa Rusun hingga Juni 2024.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan setuju dengan penundaan pungutan sewa rusun. Ia juga berjanji Pemprov DKI akan segara membuat keputusan teknis terkait penundaan Retribusi Sewa Rusun.

“Prinsipnya Pak Gubernur support (dukung) untuk penundaan retribusi sewa mulai Januari sampai Juni (2024) itu clear,” ujar dia.