Yusril Klarifikasi soal Kasus 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat: Misunderstanding

Menterian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan klarifikasi soal dirinya yang menyebut kasus kerusuhan 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Yusril mengatakan, ketika ditanyakan oleh awak media pada Senin (21/10), konteks pertanyaan yang ditanyakan tidak begitu jelas. Ia menyebut, sudah ada rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada pemerintah terkait kasus 98.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau Memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," jelas dia.

Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan berbincang dengan Menko Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra saat mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ ANTARA FOTO

Pakar hukum tata negara ini menekankan, dirinya sangat paham terhadap pengadilan HAM. Sebab dirinya yang mengajukan UU Pengadilan HAM kepada DPR.

"Dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan HAM kita sendiri," ucap dia.

Eks Ketua Umum PBB ini mengatakan, pemerintah akan mengkaji semua yang terkait kasus 98 termasuk apa yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah terdahulu begitu juga rekomendasi Komnas HAM.

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai (Menteri HAM) untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," jelas Yusril.

Meski begitu, Yusril menekankan Prabowo Subianto sudah berkomitmen teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan termasuk menjunjung hak asasi manusia baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

Para ibu korban kerusuhan Mei 1998 melakukan unjuk rasa dan memamerkan potret orang yang mereka cintai saat melakukan aksi unjuk rasa damai di jalanan Jakarta 14 Mei 1999. Foto: Oka Buddhi/AFP

Lebih jauh, Yusril mengatakan, dirinya juga menjadi saksi bisu kasus 98. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pemerintah dalam menyikapi masalah ini.

"Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM," ucap Yusril.

"Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini dan itu menjadi concern kita bersama-sama. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," tutup dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM berat.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan tahun 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Yusril

"98 enggak termasuk?" tanya wartawan.

"Enggak," jawab Yusril.

Presiden Jokowi menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Pada Januari 2023, Presiden Jokowi mengakui memang benar telah terjadi pelanggaran HAM berat di beberapa peristiwa di masa lalu. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Tim Nonyudisial PPHAM menyampaikan laporan mereka terkait penyelesaian HAM berat masa lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Tim PPHAM pada 11 Januari 2023.

Jokowi kemudian menjabarkan ada 12 peristiwa masuk dalam pelanggaran HAM berat. Berikut daftarnya: