Adanya Jalan Berbayar Jakarta Diharapkan Masyarakat Gunakan Transportasi Umum

Kendaraan bermotor melintasi gerbang jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/8). Foto: Jamal Ramadhan/Kumparan

Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) di 25 ruas jalan. Kepala UP Sistem JBE Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli mengatakan aturan ini nantinya akan berlaku bagi motor maupun mobil.

“Ini akan berlaku bagi semua kendaraan bermotor yang masuk ke dalam sistem jalan berbayar ERP karena tujuannya untuk mengurangi kemacetan,” ungkapnya di Focus Group Discussion Jalan Berbayar Elektronik belum lama ini.

Pengendara kendaraan bermotor terjebak kemacetan saat hujan lebat di kawasan Matraman, Jakarta pada Rabu (4/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Hal ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, kerugian ekonomi dari biaya waktu dan operasional akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun. Itu setara dengan empat persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Jakarta atau enam kali biaya pembangunan MRT Jakarta Fase 1.

“Menurut kajian yang kami lakukan bersama BPTJ, jalan berbayar ini mampu mengurangi angka kemacetan 10 hingga 30 persen. Tentunya, ini dengan syarat optimalisasi berbagai fasilitas dan sarana penunjang seperti public transport,” katanya.

Kondisi arus lalu lintas di ruas jalan Bundaran Senayan-Fatmawati saat penerapan ganjil genap, Senin (6/5/2022). Foto: Nugroho GN/kumparan

Selain itu, penerapan ganjil genap yang dilakukan selama ini belum efektif. Ini tampak dari meningkatnya jumlah kendaraan khususnya sepeda motor di Jakarta.

“Dalam satu tahun kita menerapkan ganjil genap (2018-2019), jumlah sepeda motor meningkat 5,3 persen. Penyebabnya adalah banyaknya peralihan pengguna mobil ke motor karena sepeda motor itu tidak dibatasi oleh ganjil genap,” terangnya.

Ini menyebabkan sektor transportasi menjadi sumber utama polusi udara terbesar di Provinsi DKI Jakarta. Sepeda motor jadi yang paling banyak menyumbang emisi karbon.

“Sepeda motor itu menyumbang 44,5 persen dan mobil pribadi menyumbang 14,2 persen polusi udara menurut data yang kami peroleh. Ini harus segera ditekan sebab banyak sekali orang yang terdampak,” ujarnya.

Calon penumpang mengantre untuk naik Bus TransJakarta di Halte Tosari, Jakarta pada Senin (31/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Oleh karena itu, berlakunya ERP diharapkan mampu mengurangi emisi dengan mendorong peralihan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. ERP juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja lalu lintas jalan.

“Dengan adanya ERP, kita mengubah paradigma pembangunan yang car oriented menjadi transit oriented dengan menerapkan push pull strategy. Targetnya 60 persen perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum,” ujarnya.

Bus Transjakarta dan kereta MRT melintas di area halte integrasi CSW di Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Hafidz Mubarak/Antara Foto

Di tahun 2024, Pemerintah DKI Jakarta menargetkan ada 10 juta masyarakat DKI Jakarta dengan tambahan 3,5 juta dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang Bekasi) yang bakal menikmati transportasi publik seluruh moda.

“Setiap 500 meter nantinya akan ketemu dengan transportasi publik ini akan ditargetkan pada 2023 sebanyak 95 persen. Semoga di 2024 bisa 100 persen dan semua aspek bisa terpenuhi jadi ada perpindahan moda,” pungkasnya.