Benarkah 3 Kali Kena Tilang, SIM Akan Dicabut? Begini Kata Polisi

Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Polres Bireuen, Aceh menjaring 1.476 pengendara yang melanggar lalu lintas selama operasi Patuh Rencong 2019. Foto: Dok. Satlantas Polres Bireuen, Aceh

Ketika pengendara kendaraan bermotor melanggar aturan lalu lintas di jalan, pihak kepolisian punya payung hukum untuk melakukan tindakan tilang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Nah, biasanya ketika pengendara memutuskan untuk mengikuti persidangan, SIM akan ditahan sebagai barang bukti kesalahan. Nah, banyak anggapan yang menyebut ketika SIM sudah tertahan sampai tiga oleh polisi, maka legalitas SIM tersebut akan dicabut. Benarkah demikian?

Peserta membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Daan Mogot, Jakarta, Selasa (2/6). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar mengatakan memang secara aturan, SIM bisa dicabut atau diblokir. Namun, indikator yang menetapkan SIM itu tak lagi berlaku bukan berdasarkan hitungan berapa kali tertilang, melainkan hitungan poin.

"Kita ada pengembangan yang namanya departed point system. System ini sudah ada dan sudah dibangun selaras dengan Smart SIM," kata Fahri saat dihubungi kumparan, belum lama ini.

Ilustrasi SIM. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Namun, Fahri belum bisa memastikan kapan aturan blokir SIM berdasarkan poin akan direalisasikan. Aturan ini adalah kewenangan dari Korlantas.

"Mengenai kapan akan dilaksanakan nanti tanya Korlantas Polri. Tapi yang jelas, sistemnya sudah ada sepertinya tinggal tunggu aturan atau petunjuk pelaksanaannya saja," ungkap dia.

Kakorlantas Irjen Pol Refdi Andri menjelaskan Smart SIM di Bidakara Hotel. Foto: Mirsan Simamora/kumparan

Lebih detail, Fahri menjelaskan, Di dalam Smart SIM dibenamkan sebuah folder traffic attitude record. Dari situ, nantinya akan membentuk data sehingga point system tilang nantinya bisa diberlakukan.

"Jadi SIM itu sudah memiliki folder untuk membaca departed point system tadi. Jadi intinya sudah bisa, tunggu saja pelaksanaannya," imbuh Fahri.

Pencabutan SIM sementara dan selamanya

Tampak belakang Smart SIM. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Fahri menjelaskan nantinya pengurangan poin di Smart SIM akan berkiblat pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang SIM.

Di beleid itu dijelaskan beragam pelanggaran berdasarkan klasifikasi seperti pelanggaran ringan, sedang, hingga berat.

Lebih lanjut, kata Fahri, jika nanti sudah ada beberapa pelanggaran dan sudah tercapai poin maksimal, pihak kepolisian berhak mencabut izin SIM.

"Sebenarnya ada dua. Pertama pencabutan SIM sementara yang disebut blokir atau nanti pencabutan SIM selamanya. Khusus yang selamanya itu berdasarkan putusan pengadilan," pungkasnya.

Klasifikasi bobot poin

Dalam pasal 73 ayat (1) disebutkan secara rinci bobot poin pelanggaran sebagai berikut:

A. Pelanggaran ringan (administrasi) dengan bobot nilai 1.

B. Pelanggaran sedang (berdampak kemacetan) dengan bobot nilai 3.

C. Pelanggaran berat (berdampak kecelakaan lalu lintas) dengan dampak bobot nilai 5.

Sementara pada pasal 74 ayat (1) dan (2) dalam aturan yang sama dijelaskan, dalam hal pelanggaran Lalu Lintas telah mencapai bobot nilai 12 SIM dicabut sementara, dan apabila telah mencapai 18 maka SIM dapat dicabut sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan.

Sebagai informasi, butir aturan menyoal ini juga disematkan pada bagian belakang Smart SIM. "Semua jenis pelanggaran mengandung poin, cuma nanti akan diklasifikasi lagi apakah berat, sedang, atau ringan," jelasnya.