Bos UFC Menang di Pengadilan soal Kasus Rekaman Seks

Presiden UFC Dana White. Foto: Yifan Ding/Getty Images

Bos UFC, Dana White, berhasil memenangi kasus skandal rekaman seks yang terjadi pada 2015. Hal itu disampaikan Mahkamah Agung Nevada yang mengetahui bahwa ada unsur pemerasan dari pihak pelapor.

Menurut laporan Pennlive yang dikutip dari RT, Selasa (29/3), rekaman seks yang dikasuskan itu terjadi di Brasil yang melibatkan kekasih wanita pelapor, Ernesto Joshua Ramos. Namun, Ramos berencana untuk tidak membawa kasus tersebut ke pengadilan dengan syarat White harus membayarnya sejumlah ribuan dolar.

Padahal, White sama sekali tidak menginginkan adegan seks yang melibatkan dirinya direkam. Dengan kata lain, video yang menjadi barang bukti tersebut telah diabadikan secara diam-diam tanpa persetujuan.

White diperas oleh Ramos sebesar USD 200 ribu atau senilai Rp 2,8 miliar. Namun, pria 52 tahun itu enggan membayar sehingga Ramos pun membawanya ke pengadilan dengan tuntutan bahwa White telah mengingkari kesepakatan.

Presiden UFC Dana White. Foto: Steven Ryan/Getty Images

Dalam laporan kepada pihak pengadilan tersebut, Ramos malah menaikkan uang yang menurutnya adalah buah kesepakatan dengan White yakni senilai USD 450 ribu atau sekitar Rp 6,4 miliar.

Meski demikian, kuasa hukum White mengakui bahwa kliennya menyetujui perjanjian tersebut secara rahasia. Akan tetapi, hal tersebut ternyata dibatalkan karena menghormati keputusan hukum yang ada.

Berangkat dari hal tersebut, White pun ditetapkan tidak bersalah. Gugatan perdata Ramos pun dibatalkan dan ia malah dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dengan tuduhan pemerasan.

Presiden UFC, Dana White, berbicara dalam kampanye Donald Trump. Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Atas putusan itu, Ramos masih berusaha untuk mengajukan banding kepada pengadilan. Akan tetapi, permintaan tersebut pun ditolak sebab ia gagal menunjukkan bukti bahwa keputusan pengadilan tersebut tidak tepat.

"Ramos gagal mengidentifikasi secara spesifik apa yang menjadi dasar keputusan pengadilan distrik bisa dikatakan tidak tepat," tulis Mahkamah Agung Nevada dalam putusannya.

Penulis: Hamas Nurhan R T