Akhir Tugas Satgas BAKTI Kominfo: Bangun 5.321 BTS 4G

Pekerja mengecek Proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang selesai dibangun di Desa Bowombaru Utara, Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

Satuan Tugas (Satgas) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyelesaikan tugas, terutama terkait base transceiver station (BTS) 4G LTE.

Di akhir masa tugasnya, Satgas BAKTI Kominfo telah menyelesaikan pembangunan 5.321 BTS dari total 5.618 BTS yang ditargetkan bernilai Capex Rp 12,045 triliun dengan biaya Opex sebesar Rp 144,878 miliar per bulan.

Sisanya berjumlah 297 BTS 4G LTE masih dalam tahap pembangunan, karena berada dalam area kahar keamanan di wilayah Papua.

"Penyelesaian BTS 4G adalah salah satu tugas yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo saat saya ditetapkan sebagai Menteri Kominfo pada bulan Juli 2023. Saya menyampaikan terima kasih kepada Satgas BAKTI Kominfo yang telah sukses menjalankan tugas ini," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam pernyataan resmi.

"Saya berharap model Satgas ini dapat dijadikan acuan untuk proyek besar pemerintah lainnya yang memerlukan koordinasi lintas lembaga, guna mengurangi risiko dan memastikan solusi yang berbasis pada tata kelola yang baik."

Pekerja mengecek Proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang selesai dibangun di Desa Bowombaru Utara, Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

Satgas BAKTI Kominfo sendiri dibentuk melalui Keputusan Menkominfo Nomor 472 Tahun 2023 pada 12 Oktober 2023 lalu, dengan tugas mengatasi berbagai kendala strategis dan operasional di proyek BAKTI.

Selain BTS 4G, Satgas BAKTI Kominfo juga memberikan rekomendasi untuk mengakhiri kontrak program Hot Backup Satellite (HBS) dengan pengembalian penuh sebesar Rp 3,5 triliun, menyusul kesuksesan peluncuran Satelit Republik Indonesia-1 (Satria-1) pada Juni 2023 lalu.

Anggaran tersebut nantinya akan direalokasikan untuk penyediaan remote terminal ground segment Satria-1, sehingga tidak membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

"Kami memberikan beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak operasional serta solusi atas masalah keamanan dan geografis di daerah kahar. Untuk HBS, kami merekomendasikan pengakhiran kontrak karena Satria-1 telah berjalan sesuai rencana," jelas Ketua Satgas BAKTI Kominfo, Sarwoto Atmosutarno.