Jelang Distribusi, Telkom Siapkan Aplikasi Pendataan Vaksin Corona

Telkom Indonesia. Foto: telkom.co.id

Komite COVID-19 telah menunjuk PT Telkom Indonesia untuk menyediakan aplikasi sistem informasi terintegrasi untuk pendistribusian vaksinasi corona. Untuk membangun aplikasi sistem informasi ini, nantinya Telkom akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), TNI, dan Polri.

Menurut Direktur Digital Business Telkom Muhammad Fajrin Rasyid, aplikasi sistem informasi yang dikembangkan pihaknya akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk pendataan penerima vaksin corona. Data ini nantinya bakal berfungsi untuk memvalidasi masyarakat calon penerima vaksin prioritas, apabila nantinya vaksin yang ada lebih sedikit dari pada jumlah penduduk.

“Ini akan terkait baik itu untuk program vaksin pemerintah maupun program vaksin mandiri,” kata Fajrin dalam webinar Pengembangan Vaksin COVID-19, Rabu (18/11). “Jadi sistem informasi satu data ini kami kembangkan baik untuk vaksinasi pemerintah maupun vaksinasi mandiri.”

Fajrin menambahkan, aplikasi sistem informasi terintegrasi itu juga bertujuan untuk memonitor produksi dan pengiriman vaksin.

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Shutterstock

Aplikasi tersebut juga akan memonitor hasil vaksinasi, mulai dari siapa saja penduduk yang telah divaksinasi hingga laporan terkait kejadian pasca-vaksinasi.

“Sistem ini kami kembangkan bekerja sama dengan teman-teman dari Kementerian Kominfo kemudian KASAD, Polri, dan lain-lain yang memang diamanahkan untuk mengembangkan sistem ini dalam KPC PEN,” jelas Fajrin.

Hingga saat ini, Fajrin mengeklaim kalau aplikasi sistem informasi yang dikembangkan Telkom telah mengumpulkan data penduduk dari “berbagai sumber”, seperti BPJS hingga Dukcapil. Total, sudah ada 220 juta data penduduk yang terkumpul.

Aplikasi tersebut pun dijanjikan selesai awal Desember mendatang, menurut Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin. "Kita harapkan sistem digital vaksinasi bisa mulai dari pendaftaran, distribusi, hingga fasilitas yang digunakan," kata Budi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (17/11).

Ilustrasi vaksin. Foto: KPCPEN

Komite COVID-19 sendiri tengah menyiapkan 160 juta dosis vaksin corona yang ditujukan untuk 75 juta orang Indonesia yang ingin ikut vaksinasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga menyediakan vaksin gratis bagi 32 juta kelompok prioritas, yang terdiri dari tenaga kesehatan, pelayan publik, dan penerima BPJS.

Dengan jumlah yang besar, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma, Soleh Udin Al Ayubi mengatakan, penggunaan aplikasi sistem informasi terintegrasi penting dilakukan. Sebab, aplikasi itu bisa menjadi penghubung antara produsen dengan konsumen di lapangan secara langsung, dan dalam skala yang besar.

"Peran dari aplikasi digital itu dalam kasus ini adalah sebagai konektor dari sebagai konektor upscale. Jadi teknologi itu tadi kan ada pemainnya banyak sekali dan perannya connecting the dots scalability penting sekali," ujar Soleh dalam kesempatan yang sama.

Soleh kemudian menjelaskan lebih lanjut terkait pentingnya aplikasi digital dalam pendistribusian vaksin. Untuk memudahkan penjelasannya, ia lantas menggunakan analogi cara memesan taksi konvensional.

"Mungkin teman-teman masih ingat beberapa tahun yang lalu ya. 50 tahun yang lalu, ketika kita mau pesen taksi ini itu ada 1 orang di sana call center yang menyambungkan antara calon penumpang dengan driver-nya," ujar Soleh menjelaskan.

"Dengan adanya digital teknologi ini, hal tersebut bisa dilakukan upscale menjadi jutaan order dalam waktu yang sama," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memastikan vaksinasi akan dimulai pekan ketiga Desember 2020. Di pekan itu, ditargetkan 9,1 juta orang akan disuntik.

Meski demikian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto enggan berspekulasi kapan tanggal pasti vaksinasi corona di Indonesia akan dilakukan.

"Wong barangnya belum ada. Menurut saya, tidak bisa dikira-kira, siapa tahu nanti. Kita ini menyangkut produksi, menyangkut apa pun, menyangkut hasil dari BPOM, dan sebagainya," jawab Terawan di ruang sidang Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11).

"Karena (barangnya) belum datang, saya belum bisa ngomong apa-apa karena belum ada. Karena itu, semua masih rencana. Kalau masih rencana, nanti bingung transparansinya. Kalau kami kemukakan, mana barangnya. Kita tunggu dulu nanti kejelasannya."