Pemerintah RI Diminta Tagih Komitmen Investasi Starlink, Jangan Cuma Jualan

Ilustrasi layanan internet Starlink. Foto: FellowNeko/Shutterstock

Para pebisnis telekomunikasi lokal terus meminta pemerintah bersikap adil terkait Starlink di Indonesia. Jika penyedia jasa internet dalam negeri diminta komitmen berinvestasi di Indonesia, maka Starlink juga harus diwajibkan melakukan hal yang sama.

Perusahaan milik Elon Musk itu sudah mengantongi izin penyelenggaraan VSAT (very small aperture terminal) dan ISP (internet service provider) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dengan kedua izin ini, mereka bisa menjual layanan internet satelit di Indonesia per Mei 2024.

Layanan Starlink memang bisa membantu Indonesia membuka akses internet di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi berbasis seluler maupun kabel optik, terutama di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Namun, mengingat internet satelit Low Earth orbit (LEO) termasuk teknologi baru, maka aturan yang ada perlu penyesuaian.

"Kalau misalkan hari ini masih ada regulasi yang belum pas untuk layanan baru seperti Starlink, mari kita benahi bersama, kita diskusikan bersama, kita buat menjadi pas," kata Merza Fachys, Presiden Direktur Smartfren yang juga menjabat Wakil Ketua Umum ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), di Jakarta, Jumat (7/6).

Merza Fachys, President Director Smartfren. Foto: Muhammad Fikrie/kumparan

Kebijakan pemerintah sangat diharapkan agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.

Merza mencontohkan, semua operator, termasuk seluler maupun fixed-broadband, selalu diminta komitmen pembangunan jaringan selama lima tahun ke depan. Komitmen ini diharapkan juga ditagih ke Starlink.

Apalagi ada kemungkinan layanan Starlink akan bertambah, seiring dengan diujicobakan teknologi Direct to Cell di negara asalnya, Amerika Serikat (AS). Direct to Cell memungkinkan handphone (HP) bisa langsung terkoneksi internet satelit di mana pun.

Oleh sebab itu, Merza mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama, memetakan kembali apakah semua aturan telekomunikasi yang ada sudah cocok dengan layanan baru macam Starlink atau belum.

"Apakah semua aturannya sudah pas dengan layanan baru? Kalau belum, ayo sekarang kita bereskan," tambah Merza. "Masih ada waktu, mumpung mereka baru trial (uji coba Direct to Cell) di AS."