Pemerintah RI Rilis Program BERANI II, Tingkatkan Kesehatan Seksual & Reproduksi

Peluncuran kerja sama program BERANI II antara Pemerintah Indonesia, UNFPA, UNICEF, dan UN Women di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (25/2/2024). Foto: UNFPA

Kesehatan seksual dan reproduksi perempuan Indonesia masih menjadi hal yang krusial di Indonesia. Meskipun kesetaraan gender sudah semakin meningkat di Tanah Air, nyatanya, masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan fisik hingga seksual, pernikahan usia dini, hingga sunat perempuan atau female genital mutilation (FGM).

Data SPHPN (Survei Harapan Hidup Perempuan Nasional) 2021 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Kemudian, data SUSENAS 2022 mengungkap, 8,06 persen perempuan usia 20–24 tahun telah menikah sebelum usianya 18 tahun. SPHPN 2021 juga menunjukkan, 55 persen anak dari perempuan berusia 15–49 tahun pernah menjalani sunat perempuan atau FGM.

Melihat masih tingginya angka kekerasan, perkawinan anak, FGM, hingga kematian ibu (maternal mortality) saat melahirkan, pemerintah RI berkolaborasi dengan badan-badan PBB yakni UNFPA, UN Women, dan UNICEF untuk menggelar fase II program BERANI (Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia). Dalam pelaksanaan BERANI II, mereka juga bekerja sama dengan Global Affairs Canada.

Ilustrasi perempuan karier. Foto: Shutter Stock

Program yang berlangsung dari 2023 sampai 2027 mendatang bertujuan untuk mengakhiri kematian ibu, kekerasan berbasis gender (gender-based violence), kebutuhan keluarga berencana yang tak terpenuhi, serta praktik-praktik berbahaya bagi perempuan seperti FGM.

“Kementerian PPN/Bappenas menyambut baik kelanjutan program ini, yang akan difokuskan pada perluasan dan pelembagaan intervensi yang terbukti efektif dengan memperkuat komitmen, kepemilikan, dan kepemimpinan dari para pelaksana dan penanggung jawab program,” ungkap Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Teni Widuriyanti.

Fase pertama program ini sudah dilaksanakan pada 2018–2023 lalu. Meskipun selama lima tahun program ini sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, fase II dirasa tetap perlu dilaksanakan untuk memperkuat dukungan terhadap pencapaian kesehatan seksual dan reproduksi untuk perempuan Indonesia.

“Kami berharap melalui kolaborasi yang erat dengan mitra strategis, lembaga-lembaga, dan masyarakat, program BERANI fase II dapat menjadi tonggak keberhasilan dalam perjalanan kita mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Isu gender sangat erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi perempuan,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, dalam peluncuran BERANI II di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (25/1) lalu.

Peluncuran kerja sama program BERANI II antara Pemerintah Indonesia, UNFPA, UNICEF, dan UN Women di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (25/2/2024). Foto: UNFPA

Mengutip keterangan resmi BERANI II, program ini berfokus pada peningkatan kualitas bidan demi menekan angka kematian ibu, peningkatan akses pengetahuan dan layanan kesehatan reproduksi untuk anak muda, serta perubahan perilaku dan mindset terkait gender dan norma sosial lewat advokasi, kemitraan, dan peningkatan kemampuan (skill).

“Memajukan kesetaraan gender, menghapuskan kekerasan berbasis gender, dan memastikan perempuan dan anak perempuan dapat mengakses layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang menyelamatkan nyawa adalah fondasi dari pembangunan sebuah negara,” papar UNFPA Indonesia Representative, Dr. Hassan Mohtashami.

Apa yang akan dilakukan dalam program BERANI II?

BERANI II rencananya bakal diselenggarakan di 26 kabupaten/kota di Indonesia yang tersebar di 14 provinsi. UNFPA, UNICEF, dan UN Women akan ikut melakukan intervensi untuk memaparkan model program BERANI II di Jember, Jawa Timur, dan Lombok Timur di NTB.

Ada tiga hasil yang diharapkan bisa diraih oleh BERANI II, yaitu peningkatan pendidikan seksualitas komprehensif (CSE) serta kesehatan seksual dan reproduksi (SRH); pencegahan dan eliminasi kekerasan berbasis gender serta praktik berbahaya; dan pembentukan dan implementasi kebijakan.

Ilustrasi pendidikan kesehatan reproduksi. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pada peningkatan kualitas CSE dan SRH, BERANI II berencana untuk melakukan pelatihan pada 1.500 penyelenggara dan responden di layanan sosial, hukum, dan kesehatan dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

Selain itu, BERANI II juga akan memberikan pelatihan dan pengawasan kepada 200 bidan untuk bisa memberikan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang berkualitas tinggi; melatih 4.800 guru sekolah menengah dan sekolah luar biasa untuk memberikan pendidikan seksualitas komprehensif; serta melatih 4.000 penyelenggara layanan kesehatan untuk memberikan pendidikan seksual komprehensif di luar sekolah.

Untuk mencapai eliminasi kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya, BERANI II berencana untuk melakukan pelatihan pada 360 perempuan dan anak soal pendidikan finansial dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, BERANI II juga akan melatih 1.850 pemimpin komunitas, pimpinan keagamaan, anak muda, hingga orang-orang berpengaruh soal pencegahan kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya. 180 pasangan yang sudah menikah juga akan dilatih untuk memahami hubungan rumah tangga yang berperspektif gender.

Ilustrasi perempuan berdaya. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, BERANI II berencana untuk mengembangkan tujuh rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti (evidence-based policy) untuk memperkuat kesehatan reproduksi dan seksual. BERANI II juga memberikan bantuan kepada lima kementerian atau institusi dan 10 kabupaten/kota untuk melaksanakan perencanaan dan perencanaan anggaran yang berperspektif gender.

BERANI II juga akan memberikan bantuan teknis kepada 120 organisasi di tingkat nasional dan sub-nasional, termasuk institusi HAM, dalam advokasi isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual.