Dharmasraya Raih Penghargaan Kabupaten Inovatif Nasional

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Dokumentasi: Humas Pemkab Dharmasraya

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat meraih penghargaan kabupaten inovatif nasional dari Inovatif Government Award (IGA) 2021 Kementerian Dalam Negeri.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, Kabupaten Dharmasraya telah menghadirkan inovasi dalam berbagai bidang seperti pelayanan publik, tata Kelola pemerintah, pendidikan, hingga sosial dan lingkungan.

“Puji syukur kepada Allah, dan terima kasih kepada tim atas kerja keras dan ikhtiar yang kita jalankan kembali memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat”, kata Sutan Riska, Kamis (06/10).

Menurut Sutan Riska, inovasi merupakan aspek penting yang terus diupayakan sehingga dapat memperkuat kerja sama daerah, mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal, serta budaya yang efektif dan efisien.

“Dengan inovasi, yang diuntungkan tidak hanya pemerintah daerah akan tetapi juga masyarakat dapat dilayani dengan mudah, murah dan hemat biaya, tentunya tanpa mengabaikan aspek kualitas”, ujarnya.

Sutan Riska menambahkan, pihaknya juga telah membuat Gerakan Inovasi Untuk Dharmasraya (AKSI-UDHA) agar memberi dorongan berinovasi bagi perangkat daerah dan masyarakat melalui lomba inovasi daerah.

Sementara itu, Kepala Bapppeda Pariyanto menguraikan, Kabupaten Dharmasraya telah mengajukan 19 inovasi untuk meraih predikat kabupaten inovatif kepada Badan Penelitian dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021.

Adapun dari 19 inovasi itu, 4 di antaranya merupakan inovasi unggulan, seperti, OK TBC (Optimis Kejar Eliminasi TBC) dari Dinas Kesehatan, GL Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) dari Dinas Sosial, Siampuh (Sistem Informasi Aman Mengurangi Jarak Tempuh) dari DPMPTSP, dan Spensa Berbagi (SMP 1 Pulau Punjung Berbasis Digital).

“Selain kualitas dan kuantitas inovasi daerah, yang menjadi kriteria penilaian IGA adalah pendapatan asli daerah, realisasi investasi daerah, penurunan angka kemiskinan,” kata Pariyanto.

Ia melanjutkan, kriteria lain dalam penilaian tersebut adalah pendapatan domestik regional bruto, roadmap sistem informasi daerah, serta kajian dan penelitian daerah.