Lapas Terbuka Kendal Ikuti Pengarahan Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah

Lapas Terbuka Kendal Ikuti Pengarahan Kepala Divisi Pemasyarakatan

Kendal – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kadiyono, memberikan arahan kepada seluruh petugas pemasyarakatan di Jawa Tengah melalui dalam rangka tindak lanjut program kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kamis (24/10).

Fokus utama pengarahan ini adalah pemberantasan peredaran narkoba di lapas dan rutan, dukungan terhadap program ketahanan pangan, serta upaya mengatasi permasalahan overkapasitas sesuai dengan penekanan dari Presiden.

Dalam arahannya, Kadiyono menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh petugas dalam menjalankan tugas. Beliau meminta agar petugas secara konsisten melakukan upaya pencegahan peredaran narkoba, seperti memastikan tidak adanya handphone di dalam lapas dan rutan, serta melakukan penggeledahan secara rutin. Selain itu, tes urine secara berkala akan dilakukan baik untuk petugas maupun warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk pencegahan.

Lapas Terbuka Kendal Ikuti Pengarahan Kepala Divisi Pemasyarakatan

“Pemberantasan narkoba merupakan prioritas utama kita. Semua petugas harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba,” tegas Kadiyono.

Selain itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan juga mendorong seluruh unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan terutama Lapas Terbuka untuk mendukung program ketahanan pangan. Beliau meminta agar lahan yang tersedia di lapas dan rutan dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian. Langkah ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“Kita harus berkontribusi aktif dalam mendukung program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan yang ada, kita dapat menghasilkan produk yang dapat mendukung program ketahanan pangan,” ujarnya.

Terkait permasalahan overkapasitas, Kepala Divisi Pemasyarakatan meminta kepada seluruh kepala UPT pemasyarakatan untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk pengajuan amnesti, khususnya bagi WBP yang memenuhi persyaratan tertentu. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah penghuni lapas dan rutan.

Dengan arahan yang tegas dan komprehensif ini, diharapkan kinerja seluruh petugas pemasyarakatan di Jawa Tengah dapat semakin meningkat dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik.