Inggris Pasca-Brexit: Masih Banyak Janji, Lebih Banyak Rugi

Ilustrasi "Merosotnya Situasi Inggris Raya Pasca Brexit" oleh M.J. Rinal Irwan

Di tahun 2019 silam, Boris Johnson terus mengunggah cuitan di Twitter dengan tagar #GetBrexitDone dan #TakeBackControl untuk mempromosikan Brexit kepada publik sejak menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris Raya dan berjanji untuk mengawal refenderum Brexit mencabut keanggotaan Inggris Raya dari Uni Eropa dan menjanjikan Inggris independen membawa kesejahteraan ekonomi mandiri dari tercapainya Brexit.

Memasuki tahun ke-4 setelah cuitan tersebut diunggah, dan hampir 3 tahun sejak Inggris meninggalkan Uni Eropa berkat Brexit, Boris Johnson mengundurkan diri pada 6 September 2022 di tengah skandal. Liz Truss sebagai suksesi mengawal Inggris Pasca-Brexit, hanya berujung menjadi perdana menteri dengan periode jabatan tersingkat dalam sepanjang sejarah Inggris Raya. Selama 7 minggu masa jabatannya, Inggris terus terjerumus di situasi inflasi yang semakin tidak terkontrol dan hingga saat ini Inggris masih menghadapi ancaman resesi dan kini Rishi Sunak menjadi barisan terdepan membawa Inggris di pasca-Brexit.

Kontradiksi optimisme dari slogan politis maupun dukungan terhadap Brexit sebagai solusi Inggris yang lebih mandiri dan ekonomi maju dengan peristiwa pasca-Brexit diikuti oleh merosotnya situasi ekonomi Inggris meninggalkan pertanyaan besar: apakah melepas keanggotaan dari Uni Eropa, Brexit bisa membawa Inggris lebih unggul dan mandiri atau hanya sebuah janji kosong belaka?

Melepas keanggotaan dari Uni Eropa merupakan hanya satu ambisi Brexit yang tercapai dari sekian banyak ambisi dan proyeksi optimis terhadap Inggris Raya yang masih belum terpenuhi dari pasca-Brexit. Kondisi Inggris pasca-Brexit yang belum memberi hasil baik justru menghasilkan residu memicu permasalahan situasi ekonomi hingga politik dalam Inggris. Dilansir dari CNN Business, Brexit yang menjanjikan perusahaan Inggris lebih "bebas" melakukan perdagangan dengan Uni Eropa melalui kesepakatan baru Inggris dengan Uni Eropa, justru cenderung lebih terbatas dibandingkan saat Inggris masih menjadi anggota.

Janji belum ditepati Brexit, ekonomi perlahan tumbang

Janji kebebasan ekonomi yang belum ditepati Brexit, seperti bisnis ritel dan kuliner yang justru rugi akibat dibatasinya mobilitas pekerja dari luar negara Inggris pasca-Brexit. Di mana beberapa bisnis yang mengandalkan pekerja asing harus mengurangi jam operasional mereka akibat dari kekurangan tenaga kerja hingga harus menaikkan harga produk mereka.

Belum tercapainya perdagangan lebih bebas dari Brexit yang justru semakin terbatas tidak hanya dirasakan oleh Inggris, negara anggota Uni Eropa, dan negara tetangga. Semakin tertutupnya perdagangan Inggris juga mempengaruhi banyak negara yang berdagang dengan Inggris Raya yang juga membatasi pergerakan perdagangan ekonomi Indonesia di Inggris khususnya dalam UMKM Indonesia.

Setiap laporan situasi ekonomi Inggris yang memburuk ini bukan sebuah "pukulan kecil" terhadap fondasi ekonomi Inggris. Dilansir dari Bloomberg, 5.6% ekonomi Inggris mengerucut akibat dari melambanya investasi dan Brexit menjadi suspek utama penyebab menurunnya persentase tersebut. Di mana hingga saat ini, Inggris juga menjadi negara G7 dengan performa terburuk dalam pemulihan ekonomi di pandemi Covid-19.

Performa buruk Brexit meninggalkan kesan yang buruk

Rapor performa buruk Inggris di pasca-Brexit jelas meninggalkan respons negatif. Inggris juga kehilangan dukungan masyarakat terhadap keputusan bercerai dengan Uni Eropa. Dilaporkan pertama oleh The Guardian, survei YouGov menyebutkan 56% penduduk Inggris yang sebelumnya mendukung Brexit, sekarang menyesali keputusannya. Hasil survei ini meninggalkan implikasi bahwa sebagian besar masyarakat Inggris yang terdapat dalam potret perayaan disaat Inggris resmi keluar dari Uni Eropa, sekarang penuh dengan penyesalan.

Alhasil, negara yang memiliki gerakan untuk bercerai dengan Uni Eropa kehilangan dukungan dan popularitas. Hasil survei dari European Social Survey (ESS), Finlandia menjadi negara urutan pertama persentase dukungan berkurang terhadap meninggalkan Uni Eropa sebanyak -11.8% dan negara Uni Eropa lainya juga mengalami persentase jumlah dukungan menurun tanpa menunjukkan angka kenaikan akan dukungan meninggalkan Uni Eropa sejak masa pasca-Brexit.

Belum ada perhatian pemerintah terhadap situasi pengaruh Brexit

Para demonstran Pro-Brexit merayakannya di Parliament Square pada hari Brexit di London, Inggris, Jumat (31/1). Foto: REUTERS/Simon Dawson

Di tengah ancaman ekonomi yang terus menyusut dan ketegangan politik Inggris Raya, aktor pemerintahan masih belum mengakui situasi kekacauan Inggris yang berasal dari pengaruh Brexit. Perdebatan dalam apat parlemen bahkan sama sekali tidak membahas isu dan dampak dari Brexit. Dilansir dari The Guardian, kata Brexit menjadi "kata terlarang" dan hampir tidak pernah disebutkan dalam rapat parlemen sejak Rishi Sunak menjabat.

Sikap tidak acuh aktor pemerintahan Inggris terhadap dampak dari Brexit ini hanya berpotensi menggiring Inggris ke dalam spiral permasalahan yang lebih dalam akibat mengabaikan beberapa cabang akar permasalahan dan isu yang berputar di sektor ekonomi dan pembangunan Inggris Raya yang dihasilkan dari kebijakan Brexit.

Brexit menjadi sebuah pelajaran besar bagi Inggris

Hingga saat ini, peristiwa yang ada dalam pasca-Brexit belum menuntun Inggris menuju kesejahteraan atau bahkan stabilitas. Janji-janji yang belum terpenuhi, dan situasi memburuk belum tentu menyimpulkan bahwa keputusan untuk melepas keanggotaan Uni Eropa merupakan keputusan yang salah.

Namun, setiap kejadian yang mengikis "tembok pertahanan" ekonomi Inggris pasca-Brexit jelas menjadi indikasi bahwa terdapat banyak keputusan, kesepakatan kerja sama dalam Brexit memiliki anomali, seperti sirkulasi perdagangan Inggris yang justru semakin terjebak disaat lepas dari Uni Eropa.

Sedikit atau banyak, dampak buruk Brexit tetap harus menjadi tanggung jawab pemerintahan Inggris untuk membenahinya. Termasuk setiap janji-janji yang belum terpenuhi agar mampu menjadi kesempatan Inggris mengubah citra yang lebih baik bagi Brexit sebagai gerakan pertama meninggalkan Uni Eropa, maupun Inggris sendiri untuk memperbaiki situasi ekonomi, politik dan sosial.