Rp 12 Triliun Dapat Membawa Indonesia Bertransisi ke Energi Hijau?

Source: DISLHK Kabupaten Badung

Ini Program PLN dan Presumsi Pemerintah untuk Beralih ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam, kini berada di persimpangan jalan penting dalam hal pengelolaan energi. Di tengah maraknya diskusi global tentang perubahan iklim dan energi terbarukan, PLN mendapatkan suntikan dana pinjaman sebesar Rp 12 Triliun untuk mendukung program transisi ke energi hijau. Dorongan finansial yang signifikan ini didapat dari berbagai lembaga keuangan nasional, baik milik pemerintah maupun swasta. Melalui penandatanganan perjanjian sindikasi dengan bank-bank utama seperti Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Bank Syariah Indonesia, serta dukungan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur, ini menunjukkan dukungan kuat terhadap komitmen PLN untuk energi berkelanjutan dan kerjasama antara sektor publik dan swasta di Indonesia.

Fasilitas pembiayaan hijau sebesar Rp 12 Triliun tersebut terdiri dari 75% skema konvensional, 8,3% skema syariah, dan 16,67% dengan skema pinjaman bilateral. Dengan pembiayaan berjangka waktu 10 tahun, dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan dan program lainnya yang memenuhi kriteria dari PLN Green Financing Framework. Kedua target ini sejalan dengan harapan pemerintah indonesia yang berkomitmen penuh untuk mempercepat transisi energi, melalui penambahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam skala besar.

Menurut laporan Renewable Energy Statistics 2023 dari Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), kapasitas EBT Indonesia berada di posisi kedua tertinggi setelah Vietnam. Posisi ini menguntungkan Indonesia dalam potensinya sebagai pemimpin regional dalam transisi ke energi hijau, ditambah lagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Meski negara-negara Eropa seperti Islandia, Norwegia, dan Swedia masih memimpin, Indonesia memiliki potensi untuk tidak hanya mengikuti tetapi juga melampaui dalam beberapa bidang dengan komitmen dan investasi EBT yang tepat.

Program transisi energi yang diluncurkan ini bukan hanya tentang mengganti sumber energi dari fosil ke terbarukan, melainkan juga tentang mengubah paradigma dan tata kelola energi nasional. Dana Rp 12 Triliun tersebut seharusnya tidak hanya dianggap sebagai liabilitas, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan keberlanjutan dan kemandirian energi. Proyek ini dinilai selaras dengan target besar Indonesia yakni Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060, yang memerlukan transisi besar-besaran ke energi terbarukan dan memperbanyak transmisi energi yang berkelanjutan. Industri EBT di Indonesia perlu dukungan investasi dalam jumlah yang relatif besar untuk membangun infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan karena keberhasilan NZE memerlukan produksi energi terbarukan yang lebih banyak dan menuntut strategi komprehensif untuk energi bersih.

Beralih ke energi terbarukan menjadi tugas utama bagi Indonesia, terutama karena cadangan batu bara yang banyak, namun terbatas. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batubara diperkirakan hanya akan bertahan selama 65 tahun lagi dengan tingkat konsumsi saat ini. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika kita tidak menggaungkan transformasi energi meninjau cadangan sumber daya serta potensi yang ada.

Lebih jauh lagi, transisi ini tidak hanya soal memastikan ketersediaan energi, tetapi juga tentang mengambil peran aktif dalam upaya global mengurangi emisi karbon dan memerangi perubahan iklim. Energi terbarukan seperti air, surya, dan angin menyediakan alternatif bersih dan berkelanjutan, memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menjadi pemimpin dalam teknologi hijau. Transisi vital ini tidak hanya untuk menjamin keamanan energi tetapi juga untuk memilih opsi yang lebih bertanggung jawab untuk lingkungan.

Sebaiknya, transisi energi ini juga harus diikuti dengan dukungan kampanye besar-besaran tentang pentingnya EBT. Pemerintah harus berperan aktif bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor dan fasilitator. Inisiatif ini harus dapat merangsang investasi serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan sektor industri, terlebih untuk memancing para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mulai berkecimpung dalam industri EBT. Selain itu, masyarakat luas juga perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya transisi energi untuk dapat turut serta dalam upaya mengurangi jejak karbon.

Perlu pengkajian terhadap pelaksanaan program ini. Menurut saya, bukan hanya seberapa besar dana yang dialokasikan, tetapi lebih penting lagi, bagaimana dana tersebut dikelola dan diimplementasikan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam memonitor dan mengevaluasi setiap langkah pemerintah yang diambil. Pemerintah dan PLN juga harus memberikan laporan berkala tentang progres, hambatan, serta solusi yang ditemukan dalam perjalanan menuju energi bersih.

Tidak hanya berfokus pada alokasi dan dan pengembangan teknologi, insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance juga turut berperan penting dalam menarik investor ke sektor EBT. Pembebasan atau pengurangan pajak selama periode tertentu telah terbukti efektif dalam menstimulasi investasi di sektor strategis. Dengan insentif ini, investor lebih termotivasi untuk mendanai proyek-proyek EBT, membantu Indonesia memajukan agenda energi hijaunya.

Meskipun sudah ada kerangka kebijakan pendukung untuk tax holiday, seharusnya perlu ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan agar kebijakan ini menjadi lebih efektif, terutama di sektor industri EBT. Karena dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, insentif fiskal bisa menjadi magnet yang kuat untuk menarik investasi dalam jumlah besar, yang pada akhirnya akan mempercepat realisasi Indonesia sebagai negara yang maju dengan energi yang bersih dan berkelanjutan.

Suntikan dana sebesar Rp 12 Triliun yang diberikan kepada PLN harus diakui sebagai langkah awal yang menggembirakan, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak transformasi yang menanti untuk dirajut. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa tugas ini bukan hanya ada di pundak pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif setiap warga untuk memastikan bahwa gemilangnya masa depan hijau tidak hanya menjadi cerita, melainkan realita yang terukir dalam sejarah negeri.