Konten Influencer di Pilkada Sulut Butuh Diawasi, Bisa Jadi Pemicu Konflik

Dosen Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.

MANADO - Pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Julius Randang, menilai kehadiran influencer dan buzzer di Pilkada Sulut 2024, perlu diawasi dan diperhatikan konten-konten yang mereka buat terkait dengan calon kepala daerah maupun yang berhubungan dengan Pilkada.

Pasalnya menurut Julius, banyak opini yang disampaikan oleh para konten kreator itu yang tidak berdasarkan pada fakta yang benar atau mengabarkan informasi yang belum terverifikasi, sehingga cenderung membuat kegaduhan di masyarakat.

"(influencer) Perlu diperhatikan oleh Bawaslu dan juga KPU. Mereka itu sudah jadi publik figur, sehingga kalau konten mereka tak diawasi, justru bisa buat gaduh di masyarakat," kata Julius.

Eks Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara (Minut) ini, juga meminta kepada seluruh pasangan calon maupun tim pemenangan, bisa bersaing secara sehat dan mengikuti aturan yang berlaku, serta menjauhi praktik kampanye hitam.

Termasuk menggunakan jasa influencer atau artis, harus diberikan edukasi untuk tidak boleh melakukan kampanye hitam yang justru akan merugikan masyarakat secara luas.

“Jadi aturannya ada, baik mengenai pelibatan pihak yang tidak kompeten dan alat peraga kampanye, termasuk siaran-siaran yang menggunakan media massa ada aturannya,” ujar Julius.

“Untuk itu saya pesan kepada Bawaslu dan KPU, kalian harus pantau itu konten para influencer itu. Kita kan tidak mau Pilkada ini timbul perpecahan, karena tidak diawasi itu konten yang menyebar. Dan untuk para peserta, juga harus taat dengan aturan," ujar dosen Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini kembali.