G20 Dan Ekonomi Pedesaan

Presidensi G20 Indonesia secara resmi telah dimulai sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022. Forum G20 merupakan forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, dibentuk pada 1999 dengan fokus pada perekonomian dan keuangan global. G20 berisikan kumpulan negara dengan ekonomi terbesar, yaitu mencapai 80 persen produk dunia bruto, 75 persen perdagangan dunia, dan 60 persen populasi dunia.

Forum G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Dalam Presidensi tersebut Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa.”

Satu tema yang mengilustrasikan keguyuban dari Indonesia terutama sebagai emerging country agar pemulihan ekonomi dunia akibat dampak dari pandemi selama dua tahun ini bisa berjalan bersama-sama.

Itulah kemudian, seberapapun dahsyatnya badai, sebesar apapun ombak yang mengempas, setinggi apapun terjalnya pendakian, dan serumit apapun problema bahkan seberat apapun tantangan dan risikonya, ketika semua dijalani dengan keroyokan atau gotong royong, semua akan baik-baik saja dan berasa ringan sehingga menjadi kuat dan tangguh untuk menghalau rintangan.

Dua kota di Jawa Tengah mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Kerja Investasi dan Industri Perdagangan (Trade Investment and Industry Working Group Meeting), 29-30 Maret 2022 dan 7-8 Juni 2022 di Solo.

Rapat Kelompok Kerja Ketenagakerjaan (Employment Working Group Meeting), 13 – 14 September 2022 di Semarang. Pertemuan Kelompok Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (Labour dan Employment Minesterial Group Meeting), 13 – 14 September 2022 di Solo.

Best Practice

Agenda internasional ini penting ditangkap seluruh pemangku kepentingan sebagai effort kita untuk memberikan daya hidup bagi masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Pembangunan desa di berbagai sektor sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yaitu menempatkan desa sebagai salah satu prioritas pembangunan negara dalam Nawacita.

Dilansir dari laman kemendesa.go.id (26/2/2022) Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes), kita sepakat dengan Budi Arie Setiadi yang mengajak seluruh masyarakat desa untuk terlibat dalam G20.

Sekurangnya, ada isu penting yang menjadi pembicaraan masyarakat global. Pertama ekosistem digital. Desa digital masuk dalam hal ini. Oleh karenanya, kita harus dorong desa digital. Basis pertamanya adalah website desa. Selain itu, tentu saja bisa melangkah pada step-step, seperti e-commerce maupun model transaksi/bisnis virtual lainnya.

Permendesa sudah mengatur tentang anggaran dana desa yang tahun ini sebesar Rp68 triliun yang dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Dana desa tersebut boleh dipakai untuk mengonstruksi desa digital, membangun website desa.

Merujuk data Dispermadesdukcapil Jateng (Maret 2022), Desa-desa digital di Jawa Tengah, bisa kita tengok ke desa Kradenan Purworejo, desa Kemuning Kabupaten Karanganyar, desa Sepakung Kabupaten Semarang, desa Jalatunda Kabupaten Banjarnegara, desa Rambeanak Kabupaten Magelang, desa Glesungrejo Kabupaten Wonogiri, desa Mojowarno Kabupaten Rembang dan desa Sudagaran Kabupaten Banyumas. Sedangkan hingga kini, jumlah website desa masih menempati angka 5.258 dari 7.809 desa.

Kedua, green economy. Point ini membawa kita pada perwujudan energi bersih ramah lingkungan. Maka kemudian, Jawa Tengah yang sarat dengan sportourism perlu memikirkan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini isu global tapi desa harus terlibat. Secara sederhana desa bisa menyokong cita-cita G20 ini dengan membudayakan buang sampah pada tempatnya, membangun tempat pengolahan sampah terpadu, penamanan pohon di area kritis, sabuk pantai, maupun pada daerah rawan bencana.

Dalam relasi ini, ppid.menlhk.go.id (26/2/2022) menawarkan kegiatan pengurangan sampah di sumber serta pendataan para pelaku pengurangan sampah eksisting, seperti bank sampah, pengkomposan, biokonversi black soldier fly (BSF), dan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah - Reduce Reuse Recycle). Kita mahfum, karena ke depan itu tidak ada lagi kredit yang diberi pinjaman oleh World Bank dan IMF tanpa ada audit green economy.

Green economy ini seturut dengan SDGs. Implementasi SDGs di Indonesia sendiri telah dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selaras dengan itu, berpijak dari Perpres 59/2017 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disusunlah SDGs Desa sebagai upaya terpadu Pembangunan Desa yang mengarah pada 18 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa merupakan role model pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Kemudian, ketiga adalah keuangan inklusif. Setiap warga desa siapapun bisa mengakses sumber pembiayaan, akses keuangan tanpa diskriminasi. Masuknya ke korporasi ekonomi, dalam hal ini bisa dimasukkan ke BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sebelum pandemi ada 51.134 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berdiri.

Best practice BUMDes di Jawa Tengah, kita bisa belajar ke BUMDes Ponggok Klaten, BUMDes Berjo Karanganyar, BUMDes Sepakung Kabupaten Semarang, BUMDes Sumur Jomblang Bogo Kabupaten Pekalongan, BUMDESMA di Kabupaten Pati dengan saham dipikul keroyokan oleh 159 desa dengan konsentrasi Klinik Sehat, dan kisah sukses BUMDes lainnya.

Ora Obah Ora Mamah

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7/2021 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa Tahun 2022. Dalam regulasi menteri tersebut Penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan pada tiga hal, yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk BUMDes masuk dalam kategori sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.

Keberadaan BUMDes saat ini sangat strategis sebagai pengungkit perekonomian desa yang terdampak pandemi Covid-19. Apalagi saat ini BUMDes telah mempunyai dasar hukum sah sebagai entitas usaha berbadan hukum.

Hadirnya BUMDes, sekurangnya sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapannya, pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran (Ngesti D. Prasetyo, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah 2006).

Harus kita akui rangkaian agenda G20 tahun ini akan memberi multiplier effect bagi ekonomi masyarakat. Karena hadirnya para delegasi dalam berbagai pertemuan, kita memastikan di sana juga akan digelar semacam pameran, visitasi ke aneka tempat (desa) wisata, blusukan ke pergelaran seni dan budaya.

Jajah desa milangkori ke sentra-sentra industri kreatif, termasuk UMKM yang membranding beragam handycraft atau cinderamata, berburu kuliner, menginap di hotel, home stay, menikmati aneka kuliner di rumah makan, menggunakan jasa transportasi, dan lain-lain. Desa kreatif, dalam hal ini harus mampu mengembangkan produk unggulan dari 17 subsektor ekonomi.

Tatkala itu semua dikemas secara profesional, bukan tak mungkin pundi-pundi ekonomi akan ditangguk masyarakat desa. Para pemasok bahan baku dan komoditas jadi pun tak sedikit yang berpusat di wilayah pedesaan di Kawasan tersebut. Sekurangnya virus enterpreuner bisa menyelinap ke desa-desa untuk meraih sumber-sumber ekonomi baru di tengah terjalnya pandemi maupun bencana.

Maka kemudian, dalam perhelatan G20 ini perlu intimitas atau kolaborasi pentahelix, artinya keuntungan tak semata dinikmati mereka yang punya usaha besar, tapi juga melibatkan kawan-kawan UMKM.

Di sini sudah bukan jamannya lagi menunggu, tapi harus jemput bola. Kesempatan itu hanya datang sekali, maka dalam obrolah khas Jogyakarta ada istilah, “Ora Obah Ora Mamah.” Artinya, siapapun orangnya, manakala kita tak berjuang mengubah nasib dengan memeras keringat, maka belenggu kenestapaan bakal menggurita. Itulah dahsyatnya falsafah bijak di atas. Dengan demikian, memang betul, siapa yang menikmati yang menghasilkan dan siapa yang menghasilkan yang menikmati.

Harap kita akui, perhelatan G20 akan mengedukasi dan mendorong masyarakat (desa) lebih kreatif dan inovatif, sehingga jalur ini yang akan mendampingi warga melempangkan pendapatan baik pemda, desa dan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru yang dapat menjadi pengobat letihnya ekonomi akibat agresi pandemi. Satu hal lagi, tentu saja warga mendapatkan transfer ilmu, ketrampilan dan sikap maupun membuka wawasan baru dari G20 yang terus menyalakan asa dan memberi daya hidup dalam menghela ekonomi dan pembangunan pedesaan.