Tingkat Kemiskinan di Indonesia Mengkhawatirkan, Tanggung Jawab Siapa?

Sejumlah pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Ciketing Udik, Bekasi pada Selasa (17/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dalam perjalanan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang signifikan guna mengatasi tingkat kemiskinan yang masih mengkhawatirkan. Tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tergolong tinggi membuktikan bahwa nyatanya akar permasalahan dari tahun ke tahun selalu berkutat dalam rangka mengentas tingginya angka kemiskinan yang tak kunjung usai.

Permasalahan ini bukan sekadar statistik, melainkan akan berpeluang menjadi sebuah permasalahan yang semakin kompleks. Berdasarkan data terkait pendapatan masyarakat perkotaan dari tahun 2013 hingga tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup konstan yang pada tahun 2023 tingkat penghasilan masyarakat berada di kisaran 552 ribu rupiah per bulan.

sumber : https://www.statista.com/statistics/867672/indonesia-urban-poverty-line/

Meskipun data di atas menunjukkan telah terjadinya peningkatan, namun tampak bahwa peningkatan pendapatan masyarakat belum mencapai hasil yang diharapkan. Ketidaksesuaian hasil yang diharapkan tentu dilatarbelakangi oleh salah satu faktor, yakni fenomena peningkatan populasi di Indonesia yang seharusnya dapat ditekan oleh Pemerintah.

Hal ini yang kemudian menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga angka pengangguran terus meningkat yang akhirnya berdampak pada kemiskinan. Hal ini didukung oleh data bahwa jumlah populasi masyarakat Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 57,29%.

Mengacu pada data bahwa tahun 2021 merupakan puncak peningkatan populasi penduduk di Indonesia di mana jumlah penduduk mencapai angka 250 juta lebih. Meskipun demikian, pada faktanya jumlah penduduk yang berada di perkotaan terbilang cukup stabil. Namun, kestabilan jumlah penduduk di perkotaan pun tidak luput dari adanya peningkatan angka kemiskinan yang terjadi.

Artinya, telah terjadi kesenjangan dalam lingkup masyarakat perkotaan sehingga mereka yang tergolong sebagai penduduk yang berkekurangan tidak dapat memperoleh manfaat dari adanya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dikarenakan kondisi perekonomian yang kian memburuk.

Implikasi dari analisis tersebut adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi yang cukup padat perlu menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyediakan kebutuhan dasar dan pelayanan publik bagi jumlah populasi yang besar tersebut.

Dari kedua analisis tersebut, terdapat relevansi hubungan antara tingkat kelahiran dan tingkat kemiskinan di Indonesia dan mengeksplorasi implikasi yang bulat yaitu pemerintah Indonesia perlu untuk terus mengupayakan permasalahan angka kelahiran yang masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data, Indonesia mengalami penurunan di angka kelahiran namun penurunan tersebut memang tidak terlalu signifikan dan drastis. Penurunan angka kelahiran tersebut terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 angka kelahiran di Indonesia terletak di angka 2,17 persen.

Tantangan dalam mengatasi fenomena kemiskinan yang tak kunjung usai tampaknya harus dipandang sebagai teguran keras bagi Pemerintah. Fakta yang menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk dengan tingkat perekonomian rendah tentunya menjadi pilu bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam merespons hal tersebut, Pemerintah harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan untuk memberantas kesenjangan dalam lingkup perekonomian. Lantas, langkah seperti apa yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut?

Merujuk pada data terkait dengan tingkat angka kelahiran di Indonesia, tampaknya Pemerintah mengupayakan adanya penekanan terhadap peningkatan fertilitas. Data tersebut memperlihatkan bahwa di tahun 2011 persentase angka kelahiran berada di angka 2,5 persen dan telah mengalami penurunan hingga angka 2,17 persen di tahun 2021.

Penurunan angka kelahiran yang diupayakan guna menekan peningkatan populasi penduduk di Indonesia, bukan merupakan satu-satunya cara dalam memberantas tingkat kemiskinan yang ada. Dengan kata lain, apabila Pemerintah perlahan-lahan berhasil menekan peningkatan angka kelahiran bukan berarti fenomena terkait tingginya angka kemiskinan akan sirna begitu saja.

Sejumlah pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Ciketing Udik, Bekasi pada Selasa (17/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Nyatanya, kemiskinan dipandang sebagai suatu permasalahan kompleks yang akan terus bersinggungan dan akan memberikan dampak negatif baik dalam bidang ekonomi, sosial, bahkan instabilitas politik dalam negeri. Ditinjau dari ruang lingkup ekonomi, kemiskinan dianggap dapat menghambat pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dikarenakan adanya ketimpangan pendapatan serta menyebabkan terbatasnya akses bagi masyarakat golongan menengah ke bawah untuk memperoleh penghasilan.

Di sisi lain, ruang lingkup sosial memandang kemiskinan dapat meningkatkan angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia dikarenakan tidak memperoleh pendidikan yang layak, bahkan akan memberi ruang bagi masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas. Ketidakstabilan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kemudian dapat berdampak pada kehidupan politik, lebih lanjutnya hal tersebut menyebabkan maraknya protes sosial yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Atas dasar hal inilah yang kemungkinan besar akan membahayakan stabilitas dan keamanan negara, serta menghambat proses pembangunan dan kemajuan sosial.

Selain menurunkan angka kelahiran yang ada, Pemerintah pun tampaknya mulai menindaklanjuti persoalan yang bersentuhan langsung dengan persentase kemiskinan yang terjadi. Bila melihat data bahwa pada tahun 2021 angka kemiskinan telah menurun dan berada di angka 3,55 persen. Meskipun demikian, adanya penurunan angka kemiskinan di Indonesia tidak semata-mata membuktikan bahwa Pemerintah telah berhasil mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan dari data di atas di mana angka kemiskinan di Indonesia terbilang masih cukup tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya kolaborasi yang seimbang antara Pemerintah dan masyarakat dalam menekan angka kelahiran yang berkaitan erat dengan populasi penduduk. Dalam hal ini, Pemerintah perlu memainkan peran sentral dalam menyediakan kebijakan dan program-program yang mampu mendukung pengendalian angka kelahiran, seperti program perencanaan keluarga, kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya pengaturan keluarga.

Program pengendalian angka kelahiran diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kebijakan rekayasa kualitas sehingga mampu meningkatkan kondisi bangsa menjadi lebih baik. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat juga memegang peranan penting guna mencapai tujuan penekanan angka kelahiran. Dalam konteks tersebut, maka masyarakat harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai terkait pentingnya perencanaan keluarga termasuk jumlah anak yang diinginkan dan interval kelahiran, kesehatan reproduksi, serta mampu memahami manfaat ekonomi apabila memiliki keluarga dengan keluarga yang lebih kecil.

Hal ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya dengan mengurangi tekanan pada sumber daya yang terbatas, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor demografi dan ekonomi merupakan dua hal yang saling berhubungan sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam guna memberikan landasan yang kuat dalam merancang kebijakan demi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Hal ini didukung dengan data-data yang telah dianalisis sebelumnya mengenai hubungan kompleks antara tingkat kelahiran dan tingkat kemiskinan yang terjadi. Untuk itu, dalam rangka menghadapi masalah kemiskinan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan memahami kompleksitas dan implikasi yang meluas dari permasalahan tentang kemiskinan, diharapkan Pemerintah mampu memberikan upaya yang holistik dan sinergis bagi masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, stabil secara sosial dan politik, serta bebas dari kemiskinan.