Indonesia Berpotensi Tumbuh 8 Persen, Jika Syarat-syarat Ini Terpenuhi

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Presiden Prabowo Subianto, mencanangkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam dua hingga tiga tahun pertama pemerintahannya. Prabowo menegaskan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi yang ambisius ini meski kerap mendapat kritik.

Optimisme serupa juga datang dari Drajad Wibowo, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan keyakinan bahwa target pertumbuhan tersebut bukanlah hal yang mustahil.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen pada beberapa kesempatan, seperti tahun 1968 (10,92 persen), 1973 (8,10 persen), 1977 (8,76 persen), 1980 (9,88 persen), dan 1995 (8,22 persen).

Namun, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1961-2023 hanya mencapai 5,11 persen per tahun.

Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh hingga persen dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), dengan beberapa syarat.

Syarat pertama adalah kestabilan kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Momentum saat ini sangat mendukung, terutama dengan kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi selama pandemi.

Namun, saya mengingatkan bahwa stabilitas Kestabilan ekonomi makro, moneter, fiskal (termasuk peran pajak) perlu disertai dengan kebijakan yang progresif di sektor industri dan aksi perubahan iklim.

Hal itu karena dunia sedang bergerak ke arah aksi antisipasi perubahan iklim. Menurutnya tidak lama lagi setiap negara harus keluar dari sumber energi fosil. Bisa jadi pada tahun 2050 atau 2060, tergantung negosiasi Pemerintah Indonesia.

Ke depan, kita perlu strategi untuk menjamin transisi ke energi bersih dan menjadi yang terdepan di jenis energi baru terbarukan (EBT).

Syarat ketiga adalah pemerintah harus mencari mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah harus mulai menimbang beralih dari sektor industri manufaktur yang tidak lagi dapat menjadi mesin utama pertumbuhan ke sektor-sektor lainnya.

Dulu sektor manufaktur menjadi mesin pertumbuhan karena memberikan pekerjaan yang berkualitas dan stabil dengan penghasilan tetap dan tinggi dibandingkan sektor pertanian. Tapi sekarang sektor ini mulai tergerus dengan teknologi sehingga penggunaan tenaga kerjanya tidak sebanyak dulu.

Fenomena ini tidak hanya di Indonesia. Jadi, strategi mencapai pertumbuhan 8 persen tidak lagi bisa hanya fokus pada sektor manufaktur saja. Secara organik penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur sudah turun sejak lama karena perkembangan teknologi. Sehingga penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan mendukung pendapatan kelas menengah tidak lagi dapat terpusat pada industri manufaktur saja.

Kita harus menguatkan sektor baru untuk ekonomi berkelanjutan. Indonesia bisa akselerasi pertumbuhan ekonominya jika kebijakan yang tepat diimplementasikan, kuncinya adalah satu cycle terpenuhi mulai dari regulasi, penyiapan institusi hingga implementasi.

Sektor baru tersebut seperti EBT, pertanian berkelanjutan, kecerdasan buatan (AI) dan teknologi ramah lingkungan, pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), dan sektor lain yang mendukung transisi energi, seperti EV battery, CCS/CCUS yang dapat dikembangkan menjadi industri unggulan Indonesia.

Sektor-sektor ekonomi hijau yang merupakan sektor masa depan dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru bagi Indonesia apalagi jika dapat masuk ke dalam rantai pasok global.

Jika pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin Pak Prabowo dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lebih mungkin tercapai selama periode pemerintahan ini.[]