Menganalisa Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis

Ilustrasi bekal makan siang gratis untuk anak sekolah di luar negeri. Foto: Shutterstock

Tidak terasa pemerintahan baru sebentar lagi akan dilantik, tepatnya 20 Oktober 2024. Selama masa kampanye, saya berusaha memetakan secara jelas apa saja yang menjadi program unggulan yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden yang kelak akan berkuasa selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun, seperti yang kita ketahui semua, salah satu capres, menurut saya dan pandangan saya, memiliki program yang sangat out of the box dari program-program unggulan capres lainnya. Ya betul, program makan siang gratis.

Banyak pengamat merasa bahwa, program makan siang gratis itu adalah mission impossible, sangat sulit untuk terealisasi di masa-masa sulit seperti ini, di samping itu, pemerintahan yang akan datang, akan diwarisi program unggulan dari pemerintahan sebelumnya yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menyedot anggaran luar biasa besar untuk proses pembangunan yang terus terang saja, saya pesimistis akan segera rampung dalam jangka waktu dekat. Tapi itu lain persoalan, justru saya sangat tertarik menganalisa lebih mendalam bagaimana progam makan siang gratis itu bisa berjalan.

Salah satu, modal untuk menjalankan proyek “super” makan siang gratis yang digalakkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, tentu akan menyedot ruang fiskal yang sangat besar. Di samping itu, bagaimana kebijakan fiskal untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, tentu sangat menarik untuk dianalisa lebih mendalam.

Mengingat saat ini, tingkat rasio pajak cukup memberatkan rakyat Indonesia, terutama bagi para pengusaha-pengusaha perintis dan skala berkembang, merasa diberatkan dengan kondisi proses penggalian potensi pajak yang timbul.

Saya mengamati beberapa poin-poin yang selama ini berkembang oleh pemerintah tentang bagaimana proyek makan siang gratis akan berjalan di periode pemerintahan yang akan datang.

Pemerintah Beri Ruang Fiskal untuk Proyek Makan siang Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 5 April 2024, setelah melaksanakan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEK PPKF), mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini, akan memberikan ruang fiskal yang disediakan untuk persiapan APBN tahun depan, harapannya adalah pemerintah saat ini, akan melakukan adjustment terhadap proses transisi dan persiapan anggaran yang dibutuhkan untuk program unggulan di pemerintah yang akan datang dengan mengalokasikan porsi fiskal yang nantinya diharapkan tidak membebankan defisit fiskal terlalu besar.

Dari hal tersebut, saya menganalisa bahwa, pemerintah saat ini, berusaha untuk mempersiapkan materi fiskal terhadap anggaran pada APBN dengan harapan, pemerintah selanjutnya dapat menyesuaikan budget sesuai dengan alokasi yang telah dipersiapkan.

Saya memaklumi, bahwa pemerintahan yang akan datang, tentu harus mempertimbangkan banyak hal yang nantinya akan berpengaruh terhadap setiap kebijakan yang diambil, salah satunya adalah mempertimbang situasi ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri serta isu-isu global dunia yang tentunya tidak dapat diprediksi.

Persiapan di masa transisi ini, tentunya akan menjadi angin segar bagi pemerintahan yang akan datang, sebab, pos anggaran terhadap program dan kebijakan unggulan telah dipersiapkan sejak dini, meskipun hal tersebut akan berdampak pada ruang fiskal yang semakin terbagi atas alokasi anggaran yang saya rasa cukup besar untuk menjalankan proyek tersebut.

Saya justru berharap, pemerintah yang akan datang dapat melakukan pilot project secara bertahap untuk melihat perkembangan dan respons masyarakat dalam memanfaatkan program makan siang gratis yang ditawarkan. Di masa tersebut, pemerintah memiliki ruang besar untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pos anggaran yang telah disediakan, sehingga hal tersebut akan memberikan impact positif terhadap proyek makan siang gratis.

Makan Siang Gratis Butuh Rp 71 Triliun

Presiden terpilih Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, mengutarakan keinginannya agar proyek makan siang gratis menyerap anggaran sebesar Rp 71 Triliun, demi efisiensi pagu anggaran dan efektivitas pembebanan terhadap negara. Angka tersebut, apabila ditimbang-timbang tentu masih sangat rendah dibandingkan dengan program subsidi BBM atau bansos yang menjadi langganan program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Secara nilai global, APBN 2025 memang belum disepakati besaran yang dibutuhkan, namun melihat yurisprudensi terhadap pembebanan anggaran pada pos biaya subsidi BBM dan bansos kepada masyarakat misalnya, tentu makan siang gratis, masih termasuk nilai yang wajar dan masuk akal untuk diakomodir dan tidak membebani ruang fiskal yang begitu besar.

Namun, yang menjadi pertanyaan, seberapa efektifkah program makan siang gratis? Bagaimana sasarannya? Siapa yang diuntungkan dari program ini? Tentu sebagai masyarakat, kita sudah sepatutnya kritis terhadap program-program yang nantinya akan kembali dirasakan oleh masyarakat juga, sebab setiap implementasi program yang dilakukan oleh pemerintah, adalah uang yang bersumber dari rakyat.

Menariknya, program makan siang gratis ini, berpotensi untuk turun secara penyerapan anggaran. Pemerintah, tentu akan mempertimbangkan HPP dari masing-masing porsi yang dikeluarkan untuk per anak. Nomenklatur yang ditetapkan oleh pemerintah, anggaran yang dibutuhkan untuk satu porsi makan siang akan dianggarkan sebesar Rp 15.000 per porsi, dan ada kemungkinan diturunkan menjadi Rp 7.500 per porsi. Melihat fakta tersebut, tentu akan sulit merealisasikan porsi makan yang bergizi dengan anggaran yang sangat rendah, melihat kebutuhan pokok yang semakin meningkat dan adanya tuntutan fiskal yang sangat tinggi.

Kebutuhan Peningkatan Tax Ratio

Beberapa pengamat, tentu mengkhawatirkan akan konsekuensi pengeluaran anggaran yang berlebih yang digunakan oleh Pemerintah dalam membiayai program-program unggulan yang nilainya fantastis. Dalam konteks ini, program makan siang gratis akan menelan biaya global sebesar Rp. 400 triliun dengan asumsi proyek ini konsisten dijalankan oleh Pemerintahan yang akan datang sampai dengan masa Pemerintahannya selesai. Ya, nilai yang sangat fantastis untuk program unggulan bernama program makan siang gratis.

Lalu bagaimana beban ruang fiskal ke depan?

Dari beberapa pengamat analisa, saya cukup tertarik dengan analisa dari Airawan Rahmat Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute yang dikutip dari Kontan (18/02/24), dalam analisa yang dilakukan, apabila Pemerintah tidak meningkatkan tax ratio kedepan, akan ada ancaman terhadap peningkatan defisit fiskal secara nyata.

Dalam pengamatannya, tax ratio di Indonesia saat ini hanya sebesar 10,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan International Monetary Fund (IMF) memberikan pedoman bagi seluruh negara bahwa nilai atau angka tax ratio yang ideal untuk menjalankan proyek strategis negara adalah sebesar 15%, yang artinya Pemerintahan selanjutnya memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga ruang fiskal tidak defisit dengan mempertimbangkan peningkatan tax ratio sebesar 5% untuk 5 tahun yang akan datang.

Namun, meningkatkan tax ratio memiliki tantangannya sendiri, rakyat Indonesia pun tidak ingin dibebani pajak yang tinggi. Pembebanan pajak yang terlampau tinggi, justru akan menurunkan tingkat perekonomian di Indonesia, mengingat roda perekonomian menunjang segala aspek terhadap penerimaan negara.

Sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, tentu dalam mengejar target setoran yang penerimaannya akan dipergunakan untuk membiayai program strategis negara.

Kesimpulan

Sebagai warga negara, selama program tersebut baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, tidak ada alasan untuk tidak mendukung, namun, Pemerintahan selanjutnya wajib untuk menganalisa konsekuensi fiskal yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pembebanan terhadap program unggulan makan siang gratis, akan dihadapkan pula dengan utang untuk segera menyelesaikan pembangunan IKN yang tentu saja membutuhkan dana segar ratusan Triliun. Hal, sudah barang tentu akan semakin membebankan pos anggaran APBN di 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sebagai rakyat, sebaiknya Pemerintah segera mencari solusi atas beratnya beban APBN yang harus ditanggung, terlebih lagi, membebankan increasing funding hanya dari satu sumber penerimaan negara saja yang sifatnya cash and carry, yaitu penerimaan pajak. Meningkatkan tax ratio pun harus dicermati secara saksama, agar capaian dan penerimaan pajak yang disasar tidak meleset.

Tugas berat bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk segera mengentaskan tingginya tingkat kemiskinan, matinya demokrasi, beban utang negara yang menggunung, dan permasalahan lainnya yang tentu saja rakyat tidak tahu. Ini menjadi ajang pembuktian bahwa keikutsertaan Prabowo Subianto di empat kontestasi pemilihan Presiden Republik Indonesia diuji. Apakah benar, sebegitu besarnya pengabdian Prabowo Subianto untuk bangsa ini? Atau hanya untuk kepuasan dan capaian diri semata?

Kita tunggu saja.