Transformasi Negara Hukum Di Indonesia: Peran Konstitusi Dalam Menjaga Keadilan

Gambar Transpormasi Negara Hukum Di Indonesia (sumber : https://www.canva.com/design/DAGU1SmWMdU/RNSaKj6b0o2Z3EteP-0elQ/edit?utm_content=DAGU1SmWMdU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)

Transformasi Negara Hukum di Indonesia: Peran Konstitusi dalam Menjaga Keadilan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki fondasi yang kuat pada prinsip keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami berbagai transformasi yang bertujuan memperkuat negara hukum melalui amandemen konstitusi dan pembentukan lembaga-lembaga independen. Konstitusi berperan sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur bagaimana negara harus beroperasi, terutama dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak warga negara.

Peran Konstitusi dalam Negara Hukum

Dalam konteks negara hukum, konstitusi memainkan peran sebagai penjaga keadilan dengan menetapkan aturan-aturan yang mengikat bagi semua elemen negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi menetapkan prinsip non-diskriminasi, hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, serta mekanisme checks and balances di antara lembaga negara. Prinsip-prinsip ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa hukum berlaku secara adil dan tidak memihak.

Transformasi Pascareformasi

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan mendasar terhadap sistem hukum di Indonesia. Empat kali amandemen konstitusi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan sistem pemerintahan dan menegaskan hak-hak dasar warga negara. Amandemen tersebut juga memperkuat independensi lembaga yudisial, seperti Mahkamah Konstitusi, yang bertugas memastikan agar produk-produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi.

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum

Seiring transformasi negara hukum, konsep keadilan semakin ditekankan melalui reformasi di berbagai bidang, termasuk penegakan hukum yang lebih transparan, peradilan yang independen, dan pemenuhan hak-hak warga negara. Penguatan peran lembaga-lembaga pengawasan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, menjadi salah satu bentuk komitmen untuk memastikan keadilan terlaksana tanpa intervensi dari kekuasaan politik.

Tantangan dalam Menjaga Keadilan

Meskipun berbagai upaya transformasi telah dilakukan, tantangan dalam menjaga keadilan masih ada, seperti intervensi politik, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan peran konstitusi serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat dan sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia.

Muhammad Haidar Al farisi, Pendidikan Jasmani, Universitas Pamulang