Sikapi Korupsi Pemilu, KISP Gandeng Milenial Deklarasikan #MilenialLawanKorupsi

Foto bersama peserta FGD dan Deklarasi Komitmen Bersama #MilenialLawanKorupsi

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengadakan agenda Focus Group Discussion (FGD) dan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama dengan tajuk “Muda Berdampak #MilenialLawanKorupsi. Program ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesbangpol DIY pada Kamis (11/11).

Program ini mengangkat tema yaitu “Peran dan Kolaborasi Milenial dalam Mengawasi Korupsi Pemilu di Indonesia” dengan menghadirkan narasumber di antaranya David Sepriwasa dari KPK RI sebagai Keynote Speaker, Slamet, S.Sos., M.Si. dari Badan Kesbangpol DIY dan Muhammad Iqbal Khatami dari Komite Independen Sadar Pemilu sebagai pemantik FGD. Sedangkan peserta dalam acara ini adalah organisasi dan kelompok pelajar, mahasiswa dan kepemudaan yang ada di DIY.

Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Moch. Edward Trias Pahlevi sebagai Koordinator Umum KISP dan Slamet, S.Sos., M.Si sebagai perwakilan dari Badan Kesbangpol DIY. Dalam sambutannya, Edward mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai ruang diskusi generasi muda dalam merefleksikan dan mendiskusikan praktek politik pemilu khususnya politik uang di Indonesia.

“Acara ini harapannya menjadi ruang kolaborasi antar elemen generasi muda dari beragam organisasi dan kolaborasi dengan stakeholders lainnya, dan merumuskan kolaborasi pendidikan politik dan simpul pengawasan partisipatif terhadap praktek korupsi pemilu menjelang hingga pelaksanaan Pemilu 2024,” ucap Edward.

Acara kemudian dilanjutkan oleh pemaparan pemateri kunci yaitu David Sepriwasa yang memaparkan terkait dengan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda. Acara dilanjutkan dengan sesi FGD dengan diawali oleh pemaparan oleh Muhammad Iqbal Khatami dan Slamet, S.Sos., M.Si.

Dalam paparannya, Iqbal menyoroti terkait dengan rendahnya angka Corruption Perception Indeks (CPI) Indonesia yang pada 2020 mendapat skor sangat rendah.” Rendahnya CPI Indonesia memiliki implikasi juga terhadap Indeks Demokrasi kita yang juga turut menurun,” ucap Iqbal

Iqbal kemudian menambahkan bahwa Korupsi pemilu dapat mengatur siapa pejabat terpilih. Inilah penyebab negara demokrasi belum bisa mencapai substansi demokrasi karena akan sibuk dengan masalah korupsi, tidak hanya ketika pemilu, namun juga masif setelah Pemilu.

Peserta FGD datang dari berbagai organisasi kepemudaan seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Karang Taruna, Alumni SKPP Bawaslu, Pemuda Ampuh Yogyakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa, Barisan Anti Korupsi Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Masing-masing perwakilan organisasi menyampaikan banyak catatan terkait dengan demokrasi, antikorupsi, dan korupsi pemilu. Catatan-catatan ini kemudian akan diproses menjadi Policy Brief dan diserahkan kepada pihak terkait.

Salah satu peserta menandatangi Komitmen Bersama mengawal dan menolak korupsi pemilu

Di akhir acara, seluruh peserta melakukan Deklarasi Komitmen Bersama yang dilaksanakan secara simbolis dengan menandatangani secara bersama-sama lembar komitmen bersama yang berisi terkait dengan komitmen kolaborasi generasi milenial dalam melawan korupsi khususnya mengawal dan mengawasi praktik korupsi pemilu di DIY.