Kemerdekaan Palestina, Jalan Damai Dua Negara ala Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto berbicara dalam salah satu sesi Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 yang digelar di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4). (Sumber: Kumparan)

Pada Forum Diplomasi Antalya, Turki, Jumat 11 April 2025, Presiden Prabowo Subianto, kembali menegaskan posisi fundamental Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, kali ini pernyataan tersebut membawa visi baru, yaitu solusi dua negara yang dikawal pasukan perdamaian atas mandat Dewan Keamanan PBB. Sebuah pendekatan realistis dan strategis yang layak dikaji serius oleh para pengambil kebijakan dunia.

Dunia telah terlalu lama menyaksikan siklus kekerasan yang tak berkesudahan antara Israel dan Palestina. Di balik retorika damai yang sering terdengar, akar konflik sesungguhnya tetap tak tersentuh berupa Palestina belum merdeka. Prabowo secara lugas menegaskan bahwa perdamaian sejati tak akan lahir tanpa kemerdekaan penuh bagi Palestina. Selama Palestina tak memiliki kedaulatan, perlawanan akan terus muncul, yang pada akhirnya menjadi ancaman permanen bagi pertahanan Israel sendiri.

Pendekatan ini selaras dengan konsep positive peace yang dikembangkan Johan Galtung, tokoh ternama dalam studi perdamaian. Menurut Galtung, perdamaian bukan sekadar absennya perang, tapi kehadiran keadilan struktural. Palestina hari ini hidup dalam negative peace di bawah pendudukan, blokade, dan dominansi. Dalam skema ini, kemerdekaan bukan hanya hak politik, tapi prasyarat etis dan struktural untuk perdamaian yang sejati.

Prabowo pun mengusulkan garis demarkasi yang dijaga pasukan perdamaian PBB. Ini adalah gagasan penting, karena solusi dua negara selama ini terjebak dalam klaim sepihak atas batas wilayah. Tanpa penengah yang netral dan kuat, kesepakatan akan runtuh di lapangan. Dengan mandat Dewan Keamanan, kehadiran pasukan penjaga perdamaian akan menjadi garansi keamanan dan ketertiban awal yang memungkinkan negosiasi berjalan lebih rasional.

Namun lebih dari itu, kita perlu mengakui bahwa konflik ini tak hanya bilateral. Ini adalah medan proxy war berkepanjangan antara kekuatan regional dan global. Iran, Turki, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat dan Rusia, masing-masing memiliki kepentingan strategis di wilayah ini. Inilah kenapa pendekatan peacebuilding bukan hanya peacemaking menjadi vital. Perdamaian harus dibangun dari akar sosial, budaya, dan keamanan yang kompleks.

Pendekatan Galtung mengajarkan pentingnya transformasi konflik, bukan sekadar resolusi. Artinya, kita harus membongkar struktur penindasan, kekerasan simbolik, dan dominasi ekonomi-politik yang menciptakan ketimpangan ekstrem antara Israel dan Palestina. Dalam konteks ini, solusi dua negara harus disertai dengan rekonstruksi sosial di Gaza, Tepi Barat, dan pengakuan penuh atas hak kembali para pengungsi Palestina.

Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya simpatisan Palestina, tapi juga siap jadi arsitek damai global. Gagasan ini tak datang dari ruang hampa. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia Muslim, memiliki hubungan diplomatik yang aktif dengan negara-negara Arab, namun juga menghormati eksistensi Israel sebagai negara realitas politik. Ini posisi unik yang mampu menjembatani dua kutub ekstrem.

Dalam kerangka proxy war, kita melihat bahwa setiap upaya damai bisa dibajak oleh pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo kekerasan. Maka, penting untuk memastikan bahwa inisiatif dua negara tak hanya jadi proyek elite, tetapi mendapat dukungan akar rumput. Peran organisasi masyarakat sipil, LSM internasional, hingga media harus dilibatkan dalam rekayasa sosial menuju perdamaian berkelanjutan.

Garis demarkasi yang dijaga pasukan perdamaian harus didesain bukan sebagai buffer zone statis, tetapi sebagai koridor diplomasi aktif. Di sana, bisa dibentuk “zona interaksi damai” tempat warga kedua negara membangun hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan bina damai seperti ini akan mengikis stereotip dan dendam kolektif yang telah diwariskan lintas generasi.

Jangan lupa, generasi muda Palestina dan Israel perlu menjadi aktor utama dalam proses ini. Mereka harus dipersiapkan melalui pendidikan damai, diplomasi pemuda, serta pertukaran budaya lintas negara. Tanpa rekonsiliasi antargenerasi, damai hanya akan jadi proyek elite yang rentan gagal dalam jangka panjang.

Prabowo tidak berbicara dengan idealisme kosong. Ia menyampaikan ide ini dalam forum internasional strategis, dan sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak militer dan diplomasi, ia tahu betul bahwa damai harus dijaga, bukan hanya dijanjikan. Maka, kehadiran pasukan perdamaian atas mandat PBB adalah bentuk konkret security guarantee yang diperlukan kedua belah pihak.

Langkah selanjutnya adalah membawa proposal ini ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Indonesia dapat menggandeng negara-negara nonblok, OKI, dan Uni Afrika untuk membangun koalisi global yang mendukung inisiatif tersebut. Dunia harus menunjukkan bahwa keadilan dan kemerdekaan Palestina bukan sekadar slogan, tapi komitmen politik kolektif.

Kita juga harus realistis bahwa Israel tak akan serta-merta menyambut proposal ini. Maka, tekanan internasional perlu diarahkan untuk menunjukkan bahwa solusi dua negara bukanlah ancaman, melainkan jaminan keberlangsungan Israel sebagai negara dalam ekosistem damai Timur Tengah.

Sebaliknya, bagi Palestina, ini saatnya untuk mengonsolidasikan kekuatan politik mereka, meredakan konflik internal, dan menunjukkan kesiapan untuk menjadi negara merdeka yang konstruktif dalam percaturan internasional. Dunia hanya akan mendukung jika Palestina menunjukkan kesatuan dan visi kenegaraan yang moderat dan demokratis.

Gagasan Prabowo, bila dikawal dengan visi peacebuilding ala Galtung dan strategi pencegahan proxy war, bisa menjadi jalan keluar dari kebuntuan panjang konflik ini. Dunia tak bisa terus bersikap pasif. Kemerdekaan Palestina bukan sekadar harapan, melainkan kunci bagi stabilitas dan keamanan global.