Pengaruh Sentimen Politik bagi Kebijaksanaan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber : Dokumen Pribadi

Lingkungan merupakan tempat berlangsungnya kehidupan manusia baik hubungannya dalam ekologi pada ruang lingkup biotik maupun abiotik. Semua menjadi sejarah berjalannya ekosistem bagi proses kehidupan serta pembangunan yang ada di sekitar kita. Proses yang dilakukan tersebut juga menghasilkan dinamika hingga persoalan seperti permasalahan lingkungan. Hal ini terjadi tidak lepas dari adanya pengaruh timbal balik manusia dengan sekitarnya yang kurang memperhatikan nilai-nilai kesadaran akan lingkungan alam. Sifat dan perilaku manusia dalam mengambil tindakan sering tidak diimbangi dengan adaptasi dan pengelolaan yang kurang tepat bagi alam sekitarnya.

Indonesia sendiri sejak dahulu dikenal sebagai wilayah kepulauan luas yang memiliki berbagai kenampakan alam, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang berlimpah. Namun, di sisi lain adanya pemanfaatan sumber daya alam yang kurang optimal dengan tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan menjadi permasalahan yang cukup serius. Hal ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, melainkan juga sosial, budaya, politik, dll. Permasalahan ini misalnya, mulai dari adanya deforestasi hutan ; pencemaran lingkungan seperti tanah, air, dan udara ; abrasi ; banjir ; serta permasalahan lingkungan lainnya. Berbagai masalah lingkungan ini, memberikan peringatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk segera menemukan solusi dari problem lingkungan tersebut.

Sebenarnya, kesadaran dalam isu upaya menjaga keseimbangan alam dan pembangunan ekonomi untuk tetap melestarikan lingkungan itu sudah ada sejak deklarasi melalui Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (United Nation Conference on Environment and Development) di Rio de Janiero, Brazil pada 1992. Pembangunan masif yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya modernisasi dan pertumbuhan yang berorientasi pada ekonomi membuat banyak negara – negara besar menanamkan modal dan mengoperasikan perusahaan multinasional di Indonesia. Tetapi sebagian dari mereka seringkali tidak melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mengabaikan ketentuan yang ada mengenai upaya pelestarian lingkungan.

Pemerintah sendiri selaku regulator mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dimana aspek pembahasan yang ditekankan merupakan upaya pembangunan berkelanjutan secara sadar dan terencana dengan memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan di tingkat dunia juga dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat melalui beberapa aspek dan pendekatan, diantaranya telah termaktub pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) seperti upaya mengurangi kemiskinan, kelaparan, ketimpangan ; memberi pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, kemitraan yang mencapai tujuan, kesetaraan gender dan kehidupan sehat yang sejahtera : serta membangun kota yang berkelanjutan, sanitasi air, energi bersih, dan penanganan perubahan iklim.

Namun, basis kebijakan yang dikeluarkan tadi tidak serta merta menyelesaikan permasalahan lingkungan melalui aspek yang ada. Beberapa orang juga berpendapat bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan selalu cenderung mementingkan sektor atau birokrasi tertentu yang orientasinya mengacu pada politik ekonomi pembangunan. Ini menjadi sesuatu yang sangat dilematis bagi pemerintahan sebagai kendali kebijakan suatu negara. Keputusan pemerintah sangat berpengaruh pada gejolak politik serta isu-isu lingkungan. Setiap pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan memberikan dampak pada stabilitas politik terhadap permasalah lingkungan. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah dapat bersikap komitmen dan konsekuen serta lebih bersikap tegas melalui upaya pengendalian atas krisis lingkungan yang terjadi.

Situasi politik memberikan pengaruh besar pada setiap aspek pengelolaan dan kebijakan negara, terutama mengenai upaya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan menjadi gerakan bersama dalam mengatasi problem lingkungan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sudah sepantasnya bersikap transparan tanpa dipengaruhi kegentingan lain yang kurang menjadi skala prioritas. Selain itu, pemerintah juga harus bijaksana mengambil keputusan dalam memberikan pertimbangan pada penyelesaian permasalahan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandy Susianah. (2011). Antara Ekonomi Politik dan Pelestarian Lingkungan. Diambil dari https://news.detik.com/opini/d-1653578/antara-ekonomi-politik-dan-pelestarian-lingkungan

Pradipta Pandu. (2020). Keputusan Politik Sangat Berpengaruh pada Isu Lingkungan. Diakses pada 3 Oktober 2024. Diambil dari https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan teknologi /2020/07/29/ keputusan-politik-sangat-berpengaruh-pada-isu-lingkungan

Universitas Andalas (2024). Politik Lingkungan, Pentingkah Itu? Diambil dari https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/932-politik-lingkungan-pentingkah-itu.html