Masalah PPDB Riau,Lembaga Laskar Melayu Bersatu Membela Kepentingan Siswa Miskin

Foto : Aksi Demo LLMB di Dikdis Provinsi Riau, Kamis (8/9/2022)

Panglima Muda DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Pekanbaru Datuk Muhammad Uzer sangat prihatin karena adanya dugaan pelanggaran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022, secara zonasi banyak dari siswa miskin yang gagal masuk.

Datuk Muhammad Uzer mengatakan, Masalah PPDB Riau saat ini banyak masyarakat terpaksa harus putus sekolah akibat tak bisa bersekolah. Adanya permainan oknum tertentu yang meloloskan siswa.

Aristo sebagai Ketua Penerimaan Pelajar Didik Baru (PPDB) Online diduga banyak melakukan pelanggran, merupakan pejabat yang paling bertanggungjawab atas amburadul nya PPDB online di Riau pada tahun ini.

Masyarakat Riau meminta kepada Gubernur Riau Syamsuar agar segera mencopot Aristo dari jabatannya sebagai Kabid SMA Dinas Pendidikan Riau.

"Kami Lembaga Laskar Melayu Bersatu menyatakan sikap kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, untuk memecat Aristo dari jabatannya sebagai Kabid SMA Disdik Riau," kata Panglima Muda DPD LLMB Pekanbaru Datuk Muhammad Uzer, Kamis (8/9/22).

LLMB menggelar aksi demo di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau menuntut menuntut agar masyarakat miskin dan anak yatim untuk memperoleh pendidikan yang layak, sesuai denga sekolah yang ditujunya sesuai dengan proses PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 yang tidak terjaring yang memiliki bukti daftar sesuai dengan sekolah yang ditujunya. Dalam aksinya LLMB dihadiri Ketua DPP LLMB Datuk Panglimo Besar Ismail Amir,SH.,MH

Jika nanti apa yang kami sampaikan ini tidak juga di realisasikan oleh Dinas Pendidikan,maka kami akan mendatangi Polda Riau untuk melaporkan dugaan adanya maladmintrasi,KKN dan penyalahgunaan wewenang,”pungkas Uzer

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Dewan Pembina Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau dan Kepri juga menyoroti persoalan pembangunan SDM, termasuk akses pendidikan bagi rakyat miskin harus menjadi prioritas utama.

"Pemerintah selalu menempatkan isu pembangunan SDM, termasuk akses pendidikan, sebagai isu prioritas. Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian", ujar Moeldoko dilansir dalam siaran pers KSP, Kamis (4/8/2022)