Kebijakan Prabowo di Laut China Selatan: Reaksi Negara Tetangga

Ilustrasi laut China Selatan. Foto: STR/AFP

Kebijakan luar negeri Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait Laut China Selatan, mendapat sorotan tajam setelah pernyataan bersama dengan Tiongkok. Kesepakatan ini dianggap berpotensi mencaplok wilayah Natuna Utara, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Klaim sepihak Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan melalui “nine-dash line” sering kali tumpang tindih dengan perairan Indonesia, terutama di sekitar Natuna.

Reaksi keras muncul dari dua negara tetangga yang khawatir kebijakan ini dapat membuka jalan bagi ekspansi Tiongkok di kawasan tersebut, yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Indonesia sendiri berpegang pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang memberikan hak penuh atas ZEE Natuna. Dengan pelanggaran yang terus terjadi oleh kapal-kapal Tiongkok, kebijakan ini menuai kecemasan terkait potensi dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan kedaulatan Indonesia.

Kebijakan ini menunjukkan tantangan besar bagi Indonesia dalam menyeimbangkan diplomasi dengan menjaga integritas wilayah. Ke depan, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kedaulatan laut.