Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Pendidikan Nasional

Sumber dari: https://www.pexels.com/photo/graduates-celebrating-with-caps-in-the-air-29229903/

Rania adalah seorang guru di sebuah sekolah negeri di daerah pedesaan yang pernah merasa tidak puas dengan kondisi pendidikan di daerah tersebut. Karena kurikulum yang berubah-ubah dan kebijakan yang tidak konsisten, menjadi sulit untuk menyesuaikan metode pembelajarannya. Selama satu tahun pendidikan, ia diminta untuk berkonsentrasi pada literasi. Namun, pada tahun berikutnya, fokus beralih ke digitalisasi pendidikan yang tidak didukung oleh instruksi yang memadai. Siswa Rania mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, dan hasil belajar mereka tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Cerita Rania menggambarkan dampak langsung kebijakan pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali berubah seiring dengan pergantian kepemimpinan di pemerintahan. Menurut laporan BPS tahun 2022, tingkat melek huruf di Indonesia telah mencapai 96%, tetapi kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Data PISA 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 79 negara dalam hal membaca, matematika, dan sains, sebuah indikator yang menuntut perhatian serius.

Kebijakan seperti penerapan Kurikulum Merdeka menjadi langkah progresif yang bertujuan memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Banyak guru, seperti Rania, mengeluhkan minimnya pelatihan dan kurangnya fasilitas pendukung di daerah terpencil. Selain itu, kebijakan zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan juga menuai kritik. Meski berhasil mengurangi diskriminasi dalam penerimaan siswa, kebijakan ini menghadapi tantangan seperti ketimpangan kualitas antar sekolah.

Diskusi mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sering kali berpusat pada kesenjangan antara visi dan implementasi. Di satu sisi, pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, sebuah langkah yang patut diapresiasi. Namun, menurut survei SMERU Research Institute, lebih dari 50% sekolah di daerah terpencil masih kekurangan infrastruktur dasar, seperti ruang kelas yang layak dan akses internet.

Kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru. Untuk Rania, pelatihan yang berkelanjutan dan pendampingan teknis akan sangat membantu dalam menangani perubahan kurikulum. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan keadaan di lapangan dan melibatkan guru, siswa, dan orang tua.

Saya percaya bahwa pemerintah harus meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah untuk mengurangi perbedaan dalam implementasi kebijakan. Kebijakan pendidikan yang baik memerlukan pemikiran dan implementasi yang matang untuk memenuhi kebutuhan lapangan. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan adalah melakukan evaluasi kebijakan secara teratur dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, pendidikan adalah usaha jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan konsistensi. Sistem pendidikan nasional dapat menjadi dasar untuk mencetak generasi yang cerdas, inventif, dan siap menghadapi tantangan masa depan jika ada kebijakan yang tepat. Meskipun perubahan tidak dapat dicapai dalam semalam, Indonesia memiliki kemampuan untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas tinggi untuk semua.